Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

SK Pemberhentian Berlaku 12 Maret 2022, Eny Kusrini Harus Kembalikan Gaji

Politisi Probolinggo Eny Kusrini Dicopot dari DPRD

Probolinggo (beritajatim.com) – Eny Kusrini resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo usai terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. SK Nomor 171.426/501/011.2/2022 itu berlaku sejak 12 Maret 2022.

Tetapi pada tanggal tersebut, Eny Kusrini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dia pun masih menerima gaji seperti anggota legislatif aktif.

Atas hal ini, Juru Bicara DPC PKB Probolinggo, Mustofa, menegaskan Eny harus mengembalikan gaji yang diterima usai terbitnya SK pemberhentian. Meski surat tersebut baru diterima pada 7 Juni 2022.

“Meskipun surat keputusan pemberhentian tersebut turun pada tanggal 7 Juni 2022, tapi kan di dalamnya menyebut bahwa surat tersebut berlaku sejak 12 Maret 2022, intinya kan berlaku surut,” terang Mustofa, Rabu (15/6/2022).

Musthofa mengatakan DPRD harus tegas dalam hal itu. Sebab sejak 12 Maret 2022 itu, Eny Kusrini bukan lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Itu kan uang dan fasilitas negara mas yang diterima, harusnya kan dikembalikan kepada negara, karena di SK Gubernur itu sudah sangat jelas kapan berlakunya SK pemberhentian Ibu Eny itu,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma. Dia mengatakan seyogyanya uang atau fasilitas yang diterima Eny terhitung sejak berlakunya surat keputusan tersebut dikembalikan.

“Kalau berkaca pada kemarin, jadi tahun yang lalu ada juga kasus yang semacam itu, SK-nya yang turun berlaku surut, cuma pada kenyataannya tidak ada pengembalian dan tidak mengembalikan apa yang sudah diterima, kalau ngomong aturan yang benar apa yang bukan menjadi haknya kan harus dikembalikan,” kata Oka.

Jika surat keputusan pemberhentian itu berlaku 12 Maret 2022, Oka menilai, sejak tanggal tersebut yang bersangkutan sudah tidak diakui sebagai anggota DPRD. Ini mengacu pada dasar hukum yang sudah jelas.

“Jika SK itu berlakunya sejak bulan Maret, berarti kan per Maret dia kan sudah tidak diakui sebagai anggota Dewan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Oka melanjutkan saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Gubernur Jawa Timur, tentang siapa yang akan menggantikan posisi Eny Kusrini.

Diketahui, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pemberhentian Eny Kusrini dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.

Surat keputusan dengan nomor 4924/DPP/01/XII/2020 menjelaskan, Eny Kusrini dinilai telah abai dalam kedisiplinan Partai Kebangkitan Bangsa, tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota partai, dan Eny juga diduga sering melakukan kegiatan yang merugikan dan mencederai nama baik Partai Kebangkitan Bangsa.

Kasus ini sampai ke meja hijau, dan dimenangkan oleh Partai kebangkitan Bangsa (PKB). (tr/beq)


Apa Reaksi Anda?

Komentar