Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

SK Pelaksana Tugas OPD Pemkab Jember Kadaluwarsa

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Surat keputusan bupati atas jabatan pelaksana tugas organisasi perangkat daerah (OPD) eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah kadaluwarsa. DPRD Jember memandang hal ini harus segera diatasi agar tidak menghambat pelayanan publik.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 2 Tahun 2019 pada Angka 3 Huruf b Angka 11, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

“Nah, yang saya dengar dari Pemkab Jember, kemarin adsa semacam assessment dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), setelah tiga bulan, otomatis SK bisa memperpanjang dirinya sendiri menjadi tiga bulan lagi. Bagi saya ini absurd, tidak masuk akal,” kata Itqon, Sabtu (19/6/2021).

Itqon kemudian bertanya kepada Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tegas dinyatakan pemprov, kalau mau diperpanjang harus ada SK perpanjangan tiga bulan,” katanya.

Dua tafsir soal SK PLT ini, menurut Itqon, memunculkan ketidakpastian. Ia meminta kepada Bupati Hendy Siswanto agar berkonsultasi dengan Pemprov Jatim untuk mengetahui tafsir yang mana yang benar. “Kalau tafsir Biro Pemerintahan Pemprov Jatim yang benar, maka berarti saat ini terjadi kekosongan pejabat (setelah SK kadaluwarsa),” katanya.

Itqon menyodorkan dua solusi. Pertama, mendefinitifkan semua pejabat yang berstatus pelaksana tugas dengan izin Menteri Dalam Negeri. “Kalau bupati mengajak kami, DPRD Jember siap membantu,” katanya.

Jika tidak, SK pelaksana tugas hendaknya diperpanjang. “Karena tegas, bahwa kalau memangh diperpanjang, harus ada SK perpanjangan. Kami sampaikan ini semata-mata agar pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemkab Jember tidak terhenti,” kata Itqon. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar