Politik Pemerintahan

Sistem Penyaluran Berubah, Bupati Mojokerto Resmikan Fasilitasi Pendamping DD

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi meresmikan fasilitas pendamping DD di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (13/1/2021).

Mojokerto (beritajatim.com) – Sejak dikucurkan Pemerintah Pusat pada 2015 lalu, tahun anggaran 2021 merupakan tahun ke-tujuh desa se-Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto menerima Dana Desa (DD). Fasilitasi pendampingan DD pun, kembali digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi meresmikan fasilitasi pendamping DD di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (13/1/2021). Tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai Rp238.562.799.000.

Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Nominal DD yang paling sedikit diterima adalah Rp610.844.000 dan paling banyak Rp1.273.107.000.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menjelaskan, jika sistem penyaluran DD mengalami perubahan. Saya meminta agar semua perubahan tersebut, betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, terdapat re-formulasi perhitungan DD 2021 yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk dan alokasi kinerja yang merupakan reward bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek.

Yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD serta capaian hasil pembangunan desa. Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.

Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp288 juta. Tentunya hal ini diharapkan menjadi pemacu semangat agar pemerintah desa terus berbenah diri, menjadi desa berkinerja baik.

Tidak itu saja, saat ini juga terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini dilakukan agar DD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak positif bagi perekonomian.

Memberikan nilai tambah bagi kelompok marginal melalui Program Padat Karya Tunai Desa sebagai akibat yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Oleh karena itu dalam menangani pandemi Covid-19, Bupati berharap pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDesa tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap Covid-19.

“Saya berpesan, kelolalah DD dengan baik sesuai aturan dan pedoman. Semua harus transparan dan akuntabel, terlebih lagi kita juga sedang berjuang menghadapi pandemi. Kalau suatu desa kinerjanya baik, pasti akan ada reward yang diberikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, M Hidayat menjelaskan bahwa, kegiatan fasilitasi akan dilangsungkan selama dua hari yang tanggal 13 sampai 14 Januari 2021 dan yang diikuti Camat dan Kepala Desa (Kades).

“Perlu kami laporkan juga, Desa Mandiri kita naik signifikan. Tahun sebelumnya adalah 12, sekarang jadi 22. Bagi Desa Mandiri yang berjumlah 22 ini, penyalurannya dibagi menjadi dua tahap yakni 60 persen dan 40 persen. Tahun ini pula, ada 30 desa yang dapat reward dari pusat,” ujarnya.

Jumlah tersebut lebih banyak, karena tahun sebelumnya hanya 14 desa. Artinya, makin banyak desa-desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang meningkat kinerjanya. Hari pertama diikuti peserta dari Kecamatan Dlanggu, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Mojosari, Jetis, Dawarblandong, Kemlagi dan Gedeg. Sedangkan pada hari ke dua, akan diikuti Kecamatan Jatirejo, Gondang, Trawas, Pacet, Bangsal, Mojoanyar, Trowulan, Puri dan Sooko. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar