Politik Pemerintahan

Sistem Informasi Manajemen Berubah, Bagaimana Kabar APBD 2021?

Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah mengubah sistem informasi manajemen dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diterapkan di seluruh Indonesia tahun ini.

“Kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Insya Allah segera selesai,” kata Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (27/11/2020). Ini akhirnya berimbas pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan APBD Jember 2021 saat ini diwarnai perbedaan pendapat soal jadwal pengajuan naskah rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara). KUA-PPAS adalah dasar pembahasan Rancangan APBD 2021 yang harus disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif terlebih dulu.

DPRD Jember berpegang pada aturan bahwa KUA-PPAS baru bisa dicetak dan dikirimkan ke DPRD dengan melampirkan Perbup RKPD (Peraturan Bupati Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur. RKPD Provinsi ini baru disahkan pada 20 Juli 2020.

Di sinilah persoalan muncul. KUA-PPAS APBD Jember dikirimkan oleh Pemkab ke DPRD Jember pada 10 Juli 2020, sebelum RKPD Provinsi disahkan. Dengan kata lain RKPD Pemkab Jember yang dijadikan acuan pemyusunan KUA-PPAS APBD 2021 dibuat tanpa mengacu pada RKPD Provinsi Jatim.

DPRD Jember mendapat konfirmasi dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jawa Timur bahwa validasi dan pengundangan Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Jember baru dilakukan pada 11 Agustus 2020. Jadi idealnya, bupati paling cepat mengirimkan KUA-PPAS ke DPRD Jember pada 12 Agustus 2020 untuk dibahas lebih dulu.

Namun saat KUA-PPAS belum lagi dibahas bersama, Pemkab Jember malah sudah mengirimkan naskah Rancangan APBD 2021 pada 18 Agustus 2020. DPRD Jember akhirnya meminta kepada Pemkab agar menaati tata urutan pembahasan APBD 2021.

Mirfano sudah memberikan disposisi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember untuk segera melaksanakan permintaan DPRD. “Kami serius. Nanti akan ada penyesuaian SIPD. Simda sudah tidak kami pakai lagi. Banyak yang harus disesuaikan. Mudah-mudahan bisa segera selesai,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar