Politik Pemerintahan

Sistem Birokrasi Blokir ASN yang Direkomendasikan Terkena Sanksi KASN

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri (sumber: waspada.co,id)

Jember (beritajatim.com) – Sistem pelayanan birokrasi pemerintah pusat akan memblokir Aparatur sipil negara (ASN) yang direkomendasikan mendapatkan sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena pelanggaran netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana dilansir situs berita Kantor Berita Nasional Antara, hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN kepada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti. Sepuluh pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri mengatakan, rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh pejabat pembinan kepegawaian (PPK) dalam tempo 10 hari. “Ketika rekomendasi itu dikirimkan dan kopinya diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), BKN memblokir data administrasi ASN tersebut di aplikasi sistem pelayanan administrasi aparatur sipil negara,” katanya via ponsel kepada beritajatim.com, Senin (2/11/2020).

Menurut Sinaga, setelah diblokir, seorang ASN tak memiliki akses ke aplikasi sistem pelayanan administrasi aparatur sipil negara. “Misalnya pengajuan kenaikan pangkat dan hak-hak Anda sebagau ASN diblokir. Itu perintah undang-undang, perintah SKB (Surat Keputusan Bersama Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu RI). (Soal berapa lama masa pemblokiran) itu ranah BKN,” katanya.

“Sore ini kami rapat bersama BKN, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bawaslu, KASN di kantor Kemendagri untuk menindaklanjuti dan memonitor pelanggaran tersebut,” kata Sinaga. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar