Politik Pemerintahan

Sisi Lain Aksi Anarkis di Bukit Bintang

Pamekasan (beritajatim.com) – Aksi anarkis dengan pengrusakan sejumlah fasilitas di kompleks Kedai/Wisata Bukit Bintang di Dusun Beltok, Larangan Badung, Palengaan, Senin (5/10/2020) kemarin. Disinyalir akibat lambannya Pemkab Pamekasan dan pihak terkait dalam merespon himbauan dan saran dari para tokoh.

Bahkan aksi tersebut terkesan dibiarkan tanpa ada tindakan konkrit dari para personil pemerintah saat aksi berlangsung, apalagi rentang waktu antara surat pernyataan sikap para tokoh yang ditujukan kepada Kapolsek Palengaan, terbilang cukup lama, yakni Selasa (8/9/2020) lalu.

Hanya saja dalam rentang waktu tersebut, tidak ada respon konkrit dari pemerintah setempat. Terlebih surat pernyataan sikap juga ditujukan (dalam bentuk tembusan) kepada Camat Palengaan, Koramil Palengaan, serta Kepala Desa Larangan Badung, Pelengaan, Pamekasan.

Beragam pertimbangan dimasukkan dalam poin pernyataan sikap tentang keberadaan Kedai/Wisata Bukit Bintang, di antaranya lokasi wisata berdekatan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, potensi campur aduk laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan kultur pesantren sebagai pengembangan pendidikan Islam.

Selain itu juga terdapat poin tentang adanya potensi para santri yang akan melanggar aturan yang mengakibatkan keresahan dari kalangan pemimpin pesantren, serta mencegah tumbuh kembangnya wisata baru yang mengikis moral masyarakat khususnya di kalangan pesantren.

Hanya saja dalam rentang waktu penanda tanganan pernyataan sikap dengan aksi massa di Bukit Bintang, tidak ada upaya pendekatan maupun koordinasi lintas sektoral antara pihak terkait. Serta pada akhirnya justru berakhir dengan aksi berujung anarkis di lokasi ‘wisata berkedok kedai’.

Lucunya, saat aksi menuntut penutupan Bukit Bintang justru terjadi hal ‘unik’. Di mana petugas pemerintah kabupaten dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, justru sudah menyiapkan banner bertuliskan ‘Kedai Bukit Bintang Tutup’ yang dipasang di salah satu batu di area Bukit Bintang.

Bahkan Kepala Satpol-PP Pamekasan, Kusairi juga menyampaikan jika keberadaan Bukit Bintang dinilai melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku. “Memang secara regulasi keliru, karena izin yang OSS itu Rp 3 juta ke bawah, artinya tidak perlu aktivasi. Tetapi di lapangan banyak space, sehingga kami menganggap ini bukan kedai lagi, melainkan wisata,” kata Kusairi.

Bahkan di akhir komentar, ia juga menegaskan jika Bukit Bintang secara resmi ditutup permanen. Sekalipun ia juga sempat menyampaikan agar para pelaku usaha tetap memperhatikan aspek kearifan lokal walaupun tidak diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Pada prinsipnya, norma-norma sosial harus dihormati demi kenyamanan bersama. Jadi tempat ini kami nyatakan ditutup permanen dan ditandai dengan pemasangan banner bahwa tempat ini benar-benar ditutup,” tegas Kusairi.

Sisi Lain Aksi Anarkis
Aksi demonstrasi dengan jumlah massa relatif banyak memang sangat ‘mengerikan’, sekalipun aksi tersebut berlangsung damai. Sebab beragam potensi kericuhan sangat perlu di antisipasi oleh semua pihak yang terlibat, tidak hanya oleh aparat keamanan yang bertugas mengamankan jalannya demo, tetapi oleh pihak demonstran sendiri.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, kericuhan dalam sebuah aksi juga bakal menyasar siapa saja yang berada di lokasi dengan kumpulan massa dengan jumlah banyak. Seperti yang dialami Fathor Rusi yang mendapat perlakuan tidak etis dan intimidasi dari oknum massa demonstran saat mekakukan tugas peliputan.

Wartawan televisi tersebut bermaksud mengambil gambar dari posisi bagian bawah bukit untuk men-shoot objek wisata sebagai latar gambar. Namun saat itu, seorang yang mengaku sebagai pengunjukrasa mendekatinya dengan nada tinggi dan berusaha merampas kamera.

Saat bersamaan, Rosi (sapaan akrab Fathor Rusi) menjelaskan jika dirinya seorang wartawan yang bertugas melakukan tugas liputan. Sayang hal itu tidak digubris dan oknum demonstran tetap merampas kamera, bahkan beberapa orang lainnya juga berupaya untuk menyakiti dirinya.

“Sekitar lima orang oknum dari pendemo menarik baju, menjambak rambut dan memukul kepala bagian belakang. Untungnya petugas Koramil dan Polsek, serta rekan wartawan lainnya berusaha melerai saat sedang dalam kericuhan,” ungkap Rosi.

Akibat aksi kekerasan yang dialaminya, Rosi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pamekasan Jl Stadion 81. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi terhadap rekan sejawat yang tengah menjalankan tugas liputan.

Terlebih seorang wartawan yang bertugas menjalankan tugas jurnalistik dikindungi undang-undang, bahkan tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Bahkan juga terdapat ketentuan pidana penjara 2 tahun atau denda sebesar Rp 500 juta. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar