Politik Pemerintahan

Singgung Rekom Partai Mahal, PPP: Komentar Faida Tak Etis

Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq alias Gus Mamak

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan, sebagai calon dari jalur perseorangan, Bupati Faida tak seharusnya mengomentari partai politik.

“Tidak etis kalau Bu Faida yang berangkat dari jalur independen, mengomentari proses politik di partai,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq alias Gus Mamak, Kamis (3/9/2020).

Menurut Madini, PPP tak mengenal mahar. “Biaya pemenangan, biaya saksi, biaya kampanye, pemasangan banner, dan sebagainya, tentu itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau mahar dalam arti membeli rekom, itu tidak ada, terutama di Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

Madini menjelaskan, larangan mahar sudah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PPP. “Pengurus yang menerima mahar akan dijatuhi sanksi,” katanya.

Dalam acara webinar bertopik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020, Faida menyindir soal perebutan rekomendasi partai politik. “Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus.”

“Apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat: membeli kesempatan, membayar kepercayaan, itu bukan suatu awalan yang baik dan saya meyakini tidak akan mendapat rido dari Allah SWT,” kata Faida, yang kemudian menjadi viral karena beredarnya video berdurasi kurang lebih tiga menit di media sosial.

Madini menilai, Faida sedang berkampanye. “Dia ingin menunjukkan bahwa dia calon yang tegak lurus dan didukung rakyat. Walau kita tahu, bagaimana tidak ada korelasi antara statement bupati dengan kondisi di Jember. Bagaimana dikatakan Bupati Faida ini tegak lurus, jika LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) hasilnya adalah disclaimer,” katanya.

Madini juga mengingatkan adanya persoalan dalam pengumpulan kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan calon perseorangan. Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Badan Pengawas Pemilu Jember menemukan adanya penggunaan KTP sebagai bukti dukungan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto tanpa setahu dan seizin pemiliknya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar