Politik Pemerintahan

Singgung LHP BPK Disclaimer, Khofifah Dapat Aplaus di Jember

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk kesejahteraan rakyat.

“Niat yang baik (dari Bupati Jember Hendy Siswanto) baru bisa terlaksana apabila APBD cepat disahkan. Mudah-mudahan ini berseiring,” kata Khofifah, saat memberikan pidato sambutan dalam sidang paripurna serah terima jabatan kepala daerah dari Pelaksana Harian Bupati Hadi Sulistyo kepada Bupati Hendy Siswanto di gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/3021).

Khofifah mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi , dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. “Ini menjadi penting untuk memahami koordinasi kita,” katanya.

Khofifah menjelaskan, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah presiden. “Dibagi sebagian ke gubernur, dibagi sebagian ke bupati dan walikota. Itu akan mempengaruhi sampai kemudian audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), disclaimer. DPRD paling tahu ini,” katanya disambut aplaus dari hadirin.

Audit BPK terhadap laporan keuangan APBD Jember Tahun Anggaran 2019 pada masa pemerintahan Bupati Faida memang buruk. BPK tidak berani beropini dan akhirnya menyatakan disclaimer karena laporan keuangan yang disusun pemerintah kabupaten tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam sejarah pemerintah Kabupaten Jember pasca otonomi daerah, pernyataan disclaimer dari BPK ini baru pertama kali terjadi. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar