Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Silpa APBD Gresik Capai Rp 177 Miliar

Foto ilustrasi uang rupiah

Gresik (beritajatim.com) – Serapan APBD tahun 2021 di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Gresik dinilai tak maksimal. Berdasarkan draft kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) sebelumnya mencapai Rp 430 miliar atau 13 persen. Setelah optimalisasi, Silpa APBD 2021 ini menjadi sebesar Rp 177 miliar atau 5,26 persen.

Ketua Tim Anggaran Pemkab Gresik Achmad Wasil menuturkan, untuk menghitung itu pihaknya mengacu pada defisit anggaran. Diakui proyeksi silpa sebelumnya mencapai 13 persen. Hal ini karena mengacu pada dana alokasi khusus (DAK) yang nilainya kecil di tahun sebelumnya.

“Saat ini, draft tersebut belum difinalisasi. Setelah kita kerucutkan tinggal menyisakan Rp 177 miliar itu,” tuturnya, Rabu (6/10/2021).

Dengan silpa yang besar itu, tentunya akan berimbas pada APBD 2022 mendatang. Dalam dokumen KUA PPAS 2022, kekuatan APBD Gresik 2022 digedok sebesar Rp 3,6 triliun.

Dari total sebesar itu, rinciannya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun. Jika di-break down lagi rincian pajak daerah ditargetkan sebesar 747 miliar, dan restribusi daerah sebesar Rp 136 miliar. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7 miliar, dan lain lain PAD yang sah sebesr Rp 260 miliar.

Sedangkan untuk dana transfer dari pemerintah pusat ditarget sebesar Rp 1,95 triliun. Sedangkan transfer antar daerah sebesar Rp 243 miliar.

Sementara untuk dana transfer ditargetkan sebesar Rp 1,955 trilun. Ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 70,6 miliar.

Dengan silpa sebesar Rp 177 miliar, total penerimaan daerah juga berubah. Apabila pendapatan daerah sebesar Rp 3.176 triliun, ditambahkan dengan penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya maka kekuatan APBD 2022 menjadi Rp 3,353 triliun.

“Untuk rencana APBD 2022 mendatang, sudah menerapkan skala prioritas. Terutama untuk anggaran pembangunan dasar. Misalnya, anggaran untuk pendidikan yang sudah lebih dari 20 persen.

Hal ini sesuai amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat 1 mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN.

“Anggaran untuk pendidikan di 2022 mendatang sebesar 26 persen. Anggaran itu termasuk belanja pegawai serta diplot anggaran yang masuk program konsep Nawa Karsa Gresik Baru,” pungkas Wasil. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar