Politik Pemerintahan

SiLPA APBD Bojonegoro 2019 Terbesar dari Dua Pos Anggaran ini

Bojonegoro (beritajatim.com) – Jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2019 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar kurang lebih Rp2,3 triliun. Berdasarkan data yang dipublikasikan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kementrian Keuanga Per 8 Juli 2020, nilai tersebut tertinggi di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Lasuri, secara umum laporan SiLPA dari APBD 2019 itu terbesar dari dua pos anggaran. Pertama pos anggaran tidak terduga sebesar kurang lebih Rp1 triliun dan anggaran yang tidak terserap dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang lebih Rp1,1 triliun.

“Seingat saya dari anggaran dana tak terduga maupun efisiensi anggaran yang tidak terserap di masing-masing OPD, baik belanja langsung maupun tidak langsung,” ujar Lasuri, Kamis (5/11/2020).

Selain dari dua pos anggaran itu, ada anggaran yang tidak terserap dari tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp45 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik kurang lebih Rp22 miliar dan DBHCHT sekitar Rp2 miliar. Dari APBD 2019 Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp7,1 triliun, sehingga total penyerapannya sebesar 64 persen.

“Pada tahun 2020 kurang lebih sama. Karena untuk APBD 2021 sudah dipasang devisit Rp2,3 triliun sehingga penyerapannya akan lebih rendah di kisaran 60 persen,” jelasnya.

Besarnya SiLPA itu, sehingga secara langsung maupun tidak akan berdampak buruk pada peningkatan pembangunan, kesejahteraan dan ekonomi rakyat. “Saya hanya berpesan agar tidak terulang kembali SiLPA yang besar di APBD 2021, agar setelah APBD disahkan dan mendapatkan revisi gubernur maka segeralah semua OPD bergerak untuk memaksimalkan kinerjanya,” harapnya.

Sementara, jurnalis beritajatim.com berusaha meminta data secara rinci terkait dengan SiLPA APBD 2019 Kabupaten Bojonegoro belum mendapatkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luluk Alifah menyarankan agar meminta data kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Namun, ketika jurnalis beritajatim.com menghubungi Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Anwar Murtadlo dikembalikan kepada BPKAD. “Kalo rincian SiLPA ke BPKAD,” ungkapnya.

Menurut Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI) Kabupaten Bojonegoro, AW Syaiful Huda, tingginya nilai SiLPA tersebut, selain dapat sanksi dari pemerintah, tentu menunjukkan ada beberapa permasalahan dari berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggran yang kurang baik, kurang presisi, hingga pada aspek pelaksanaan program kegiatan pembangunan.

“Tentu saja tingginya SiLPA tahun 2020 yang diperkirakan juga akan mencapai Rp2 triliun ini bisa diklaim gara-gara ada Pandemi Covid-19, tetapi SiLPA tahun 2019 lalu sebelum ada pandemi pun sangat tinggi,” ujarnya.

Oleh karenanya, SiLPA Kabupaten Bojonegoro 2020 yang diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun tentu saja patut dipertanyakan, karena pada sisi yang lain, permasalahan masyarakat Bojonegoro saat ini justru sangat kompleks semenjak pandemi Covid-19.

Beberapa sektor usaha dan ketenagakerjaan terkena dampak pandemi, ada permasalahan kelangkaan pupuk yang dihadapi petani. Begitu juga di dunia pendidikan, ada permaslahan dalam pembelajaran daring yang dihadapi orang tua dan siswa, seperti kebutuhan biaya internet, perangkat teknologi dan lain sebagainya.

“Padahal, banyak permasalahan yang patut diperhatikan dan dilakukan percepatan pembangunan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini masih berada diperingkat 26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim. Ini artinya, jika nilai IPM masih rendah, berarti ada dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang harus ditingkat kualitasnya,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar