Politik Pemerintahan

SiLPA APBD 2019 Kabupaten Bojonegoro Tertinggi di Indonesia

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2019, sebesar Rp 2,3 triliun tertinggi di Indonesia. “Tahun 2019, berdasarkan data DJPK Kemenkeu, nilai SiLPA Kabupaten Bojonegoro tertinggi nomer satu di Indonesia,” ujar Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, Jumat (23/10/2020).

Dia mengatakan, Bojonegoro termasuk daerah yang dikaruniai sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah. Lebih dari seperempat produksi migas nasional dari daerah ini. Dari potensi sumberdaya alam migas yang dimilikinya, menjadikan nilai pendapatan dan belanja daerah naik signifikan. Pada tahun 2020, APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp6,4 triliun.

“Nilai (APBD 2020) ini berarti 15 kali lipat nilai APBD sebelum ada eksploitasi Lapangan Migas Banyu Urip, Blok Cepu. Dimana waktu itu, APBD 2005 baru sekitar Rp411 miliar,” ungkap Aw Saiful Huda.

Menurut Aw, kekayaan migas ini berkah yang luar biasa, tetapi sifatnya unrenewable atau tidak bisa diperbarui dan pasti akan habis. Sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan semenjak adanya produksi migas, terutama di Lapangangan Banyuurip, Blok Cepu, tingkat pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro selalu naik.

Bahkan semenjak tahun 2018 hingga sekarang, APBD Kabupaten Bojonegoro selalu berada di peringkat ke-2 di Jawa Timur. “Tahun 2020, nilai belanja daerah kita sekitar Rp6 triliun, menempati peringkat kedua di Jatim,” kata Aw.

Hanya saja, menurut pria yang juga Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI) ini, besarnya kemampuan belanja Kabupaten Bojonegoro ini belum dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan di daerah. Bahkan berdasarkan data SiLPA yang dipublikasikan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kementrian Keuanga Per 8 Juli 2020, nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Bojonegoro 2019 tertinggi di Indonesia.

Dengan tingginya nilai SiLPA tersebut, selain dapat sanksi dari pemerintah, tentu saja tingginya SiLPA ini menunjukkan ada beberapa permasalahan dari berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggran yang kurang baik, kurang presisi, hingga pada aspek pelaksanaan program kegiatan pembangunan.

“Tentu saja tingginya SiLPA tahun 2020 yang diperkirakan juga akan mencapai Rp2 triliun ini bisa diklaim gara-gara ada Pandemi Covid-19, tetapi SiLPA tahun 2019 lalu sebelum ada pandemi pun sangat tinggi,” ujarnya.

Padahal menurut Awe, banyak permasalahan yang patut diperhatikan dan dilakukan percepatan pembangunan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini masih berada diperingkat 26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim. Ini artinya, jika nilai IPM masih rendah, berarti ada dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang harus ditingkat kualitasnya.

Berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi tanpa migas, nilai pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro tanpa migas juga cenderung turun, dari 5.64 persen (2018) turun jadi 5.29 persen (2019). “Kemampuan daya beli masyarakat Bojonegoro saat ini masih sangat rendah, peringkat ke-28 di Jatim. Kedepan, belanja sektor ekonomi perlu ditingkatkan lagi,” tukasnya.

Oleh karenanya, SiLPA Kabupaten Bojonegoro 2020 yang diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun tentu saja patut dipertanyakan, karena pada sisi yang lain, permasalahan masyarakat Bojonegoro saat ini justru sangat kompleks semenjak pandemi Covid-19. Beberapa sektor usaha dan ketenagakerjaan terkena dampak pandemi, ada permasalahan kelangkaan pupuk yang dihadapi petani.

Begitu juga di dunia pendidikan, ada permaslahan dalam pembelajaran daring yang dihadapi orang tua dan siswa, seperti kebutuhan biaya internet, perangkat teknologi dan lain sebagainya.

“Dengan melihat permasalahan tingginya SiLPA ini, maka saya berharap ke depan harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan besarnya tingkat pendapata dan belanja daerah, melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah hingga pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang presisi,” pungkasnya.

Ketua Tim Anggaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengungkapkan, tingginya nilai SiLPA tersebut lantaran ada beberapa sebab. Salah satunya, adanya pandemi sehingga refocusing anggaran untuk pencegahan maupun penanganan Covid-19. Sesuai dengan SKB dua menteri, refocusing anggaran Covid-19 di Bojonegoro sebesar Rp1,3 triliun dan tidak semua terserap.

“Selain itu, ada effisiensi anggaran perjalanan dinas dan rapat, serta program lain karena pandemi. Ketiga, adanya pemasukan dari kurang salur DBH Migas dan pemasukan dari deviden BUMD PT ADS dari PI Blok Cepu,” jelasnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar