Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Sikapi Pengesahan RKUHP, Aliansi Mahasiswa Unisma Malang Usung 3 Tuntutan

Demo Aliansi Mahasiswa Unisma di depan kampus mereka, Minggu (3/7/2022)

Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Malang (Unisma) melayangkan tiga tuntutan menyikapi pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut koordinator lapangan (Korlap), pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan memberikan respon atas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat terutama dari kelompok rentan yang bisa saja terkena dampak dari KUHP.

“Kami berharap agar pemerintah dan DPR tidak menyimpang dari prosedur legalisasi. Pembahasan RKUHP ini harus terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, dan tidak dibahas secara tertutup saja,” terang Farhan Aziz.

Aksi yang terlaksana di depan kampus Unisma, Minggu (3/7/2022) pukul 14.00 itu mengusung tiga tuntutan. Pertama, mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP ke publik. “Tuntutan pertama ini sebagaimana dalam Permenkunham Nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik,” terang mahasiswa ilmu administrasi itu.

Selanjutnya, aliansi yang terdiri dari organisasi mahasiswa di Unisma itu juga menuntut agar pasal-pasal bermasalah yang tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP dilakukan pembahasan ulang.

“Kedua, kami berharap Presiden dan DPR mendengarkan, aspirasi ini. Seharusnya RKUHP itu bisa diakses oleh publik. Ketiga, kami menuntut DPR agar pembahasan mengenai pasal-pasal yang melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara yang dapat mengancam sistem demokrasi segera direvisi,” tutur Farhan lebih lanjut.

Selain itu, presiden mahasiswa Unisma, Achmad Najib Ad Daroin menjelaskan bahwa pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada asas keterbukan publik.

“Sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP). Dimana dalam UU PPP itu menjelaskan agar memudahkan masyarakat dalam mengawal serta memberikan masukan naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan harus bisa diakses dengan mudah,” terang mahasiswa fakultas hukum Unisma tersebut. [dan/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar