Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Sidak, DPRD Kabupaten Mojokerto Temukan Izin Penambang Habis

DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar sidak galian C ilegal di Drsa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar inspeksi mendadak (sidak) galian C ilegal di Drsa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di dua lokasi yang dilakukan sidak, ditemukan sejumlah penambang yang izinnya habis.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto mengatakan, tahun 2019 pemilik masih punya izin, namun tahun 2020 ada aturan baru. “Mereka mau memperpanjang sudah tidak bisa. Di Desa Srigading itu malah parah ada cagar budayanya di lokasi galian C,” ungkapnya, Rabu (17/11/2022).

Masih kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, di area cagar budaya Gunung Penanggungan tersebut terdapat tiga penambang ilegal yang masih beroperasi. Galian C ilegal tersebut telah merusak lahan pertanian warga, merusak lingkungan juga mengacam cagar budaya lereng Gunung Penanggungan.


“Saat kita sidak, mereka berhamburan pergi meninggalkan alat berat. Lokasi penambangan ilegal tersebut merugikan dan membahayakan warga sekitar. Jarak tambang dengan permukiman warga kurang lebih hanya 10 sampai 20 meter. Makannya, kalau sudah longsor ya hancur permikiman warga, yang kita khawatirkan keselamatan warga,” katanya.

Selain itu, lanjut Edi, tambang ilegal menyebabkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai ratusan milyaran pertahun. Edi berharap, yang baik tambang yang berizin maupun tidak berizin ada pengawasan dari yang berwenang.

“Potensi kerugian yang kita hitung sekitar Rp160 milyar, itu masih hitungan terendah. Asumsinya, jika satu galian potensi PAD-nya kan Rp4 milyar, jika ada 40 saja tambang ilegal di Kabupaten Mojokerto sudah capai Rp160 milyar. Yang berizin kita dorong dilakukann pegawasan, terutama terkait reklamasi,” ujarnya.

Edi menambahkan, pihaknya akan mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk turun langsung ke lapangan yang tak berizin segara ditindak dari penegak hukum. [tin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar