Politik Pemerintahan

Siang Ini, Sidang Paripurna DPRD Jember Bahas Usulan Hak Angket

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember akan menggelar sidang paripurna membahas usulan hak angket, Senin (30/12/2019) siang. Hak angket diusulkan tujuh fraksi DPRD Jember setelah Bupati Faida tidak menghadiri undangan sidang paripurna jawaban interpelasi, Jumat (27/12/2019) lalu. Bupati juga tidak mengutus perwakilan untuk membaca jawaban secara tertulis. Ia justru meminta agar paripurna dijadwal ulang.

“Ini dinamika dalam paripurna interpelasi. Setelah kami pelajari dalam tata tertib dan Peraturan Pemerintah Nomor 12, tidak ada opsi penjadwalan ulang paripurna jawaban bupati,” kata Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi.

Hanya ada dua opsi bagi bupati terkait sidang paripurna, yakni hadir sendiri atau mewakilkan kepada pejabat terkait. Konstitusi tak mewajibkan bupati hadir sendiri. Dalam sidang paripurna interpelasi pada 2017, Bupati Faida memerintahkan Joko Santoso, salah satu asisten pemerintah daerah, untuk mengikuti sidang paripurna dan membacakan jawaban tertulis.

Dengan tidak hadir, menurut Itqon, bupati tidak menggunakan hak konstitusional untuk memberikan jawaban terhadap interpelasi DPRD Jember. Parlemen menolak menjadwalkan ulang karena jika penjadwalan dilakukan, berarti DPRD Jember tidak taat dengan tata tertib. “Karena bupati tidak hadir dan yang mewakili beliau juga tidak ada, dinamika berkembang dalam paripurna kali ini,” kata Itqon.

“Sesuai dengan tatib (panitia angket bekerja) 60 hari. Saya yakin tidak akan butuh 60 hari, karena kami tinggal menindaklanjuti data-data yang kami terima,” kata Itqon.

Panitia hak angket tak akan membatasi diri pada pertanyaan yang akan diajukan saat interpelasi, yakni masalah pelanggaran aturan kepegawaian dan organisasi pemerintah daerah. “Hak angket kalau sudah diputuskan pimpinan dan sudah terjadwal, bisa melebar ke mana-mana,” kata Itqon. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar