Politik Pemerintahan

Siang Ini, Bawaslu Jatim Mintai Keterangan KPU RI

kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jatim Muhammad Ikhwanuddin Alfianto.

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menggelar kembali sidang administrasi terkait temuan tercantumnya calon legislator DPRD Jember dari Partai Hanura dalam surat suara, Jumat (31/5/2019) siang ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, KPU Jember, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Jember diundang untuk didengarkan keterangan mereka.

Sebelumnya, sidang sudah digelar pada Rabu (29/5/2019) di kantor Bawaslu Jatim. “Kalau hari Rabu itu baru agenda pembacaan laporan oleh penemu (Bawaslu Jember). Kami beri kesempatan kepada terlapor dari KPU RI, KPU Jember, dan DPC Hanura. Ketiganya kompak menjawab belum siap memberikan jawaban atau tanggapan. Mereka akan memberikan tanggapan pada sidang berikutnya, setelah salat Jumat ini,” kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jatim Muhammad Ikhwanuddin Alfianto.

Rabu kemarin, KPU RI menguasakan komisioner KPU Jawa Timur untuk hadir. Saat itu dua komisioner KPU Jatim yang hadir adalah Muhammad Arbayanto dan Insan Qoriawan. Sementara dari KPU Jember diwakili sang ketua Muhammad Anis.

Siang ini, selain mendengarkan keterangan tiga terlapor, Bawaslu Jatim juga memeriksa bukti dan saksi. “Terlapor ada yang mengajukan saksi, nanti kami periksa. Intinya kan ada caleg dalam DCT (Daftar Calon Tetap) yang tidak masuk surat suara. Kami menggali kenapa kok begini, ceritanya bagaimana. Ini akan terungkap di persidangan,” kata Ikhwanuddin. Hingga berita ini ditulis, belum ada kabar mengenai hasil permintaan keterangan itu.

Persoalan muncul setelah Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, tidak tercantum dalam surat suara pemilu 2019. Dalam surat suara justru tercantum nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Saksi dari Hanura sempat memprotes dan menghendaki penundaan rekapitulasi penghitungan suara Dapil II pada rapat pleno di Hotel Aston, Rabu (1/5/2019) malam. Namun saat itu, rekapitulasi tetap berlanjut. Saksi dari Hanura pun mengajukan keberatan resmi dan memboikot rekapitulasi tersebut. Hasil rekapitulasi pun ditetapkan pada 2 Mei 2019. “Keberatan kami sudah diterima Bawaslu,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPC Hanura Jember Hadi Eko Yuchdi Yuchendi. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar