Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Setahun Tanpa Raja’e, PAW Wabup Pamekasan Segera Digelar

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam (kanan) bersama Almarhum Raja'e di kompleks Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan.

Pamekasan (beritajatim.com) – Posisi Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan yang masih kosong selama setahun terakhir, bakal segera terisi menyusul tuntasnya pembentukan Pantia Pemilihan (Panlih) Penggantian Antarwaktu (PAW) wabup, di DPRD Pamekasan.

Kekosongan posisi wabup terjadi pasca Wabup Raja’e meninggal dunia akibat penyakit komplikasi yang dideritanya pada 31 Desember 2020 lalu. Sehingga membuat Bupati Badrut Tamam menjadi pemimpin tunggal di daerah setempat.

Terlebih saat ini, jabatan Bupati Badrut Tamam hanya tersisa sekitar 20 bulan kedepan, yakni hingga September 2023 mendatang. Bahkan kondisi tersebut juga sempat memunculkan tanda tanya dari banyak kalangan, di antaranya sorotan dari mantan anggota DPRD Pamekasan, M Suli Faris.

“Jabatan yang harus diisi itu apabila berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Itupun masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan, tetapi bila sisa jabatannya tidak sampai 18 bulan, maka proses pengisian jabatan kosong tidak perlu dilakukan lagi,” kata Suli Faris, Selasa (4/1/2022).

Memang tidak ada aturan jelas terkait jangka waktu proses pengisian wabub, namun seharusnya DPRD setempat membuat aturan batas waktu proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa DPRD yang berwenang membuat aturan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih jika sampai akhir Januari 2022 masih dibiarkan tidak terisi, maka akan menimbulkan persoalan hukum yang serius,” ungkap mantan anggota dewan sejak 1999 hingga 2019.

Apalagi jika masa jabatan kurang dari 18 bulan hingga akhir masa jabatan, maka proses pengisian wabup tidak perlu dilakukan. “Membiarkan kekosongan jabatan wabup dalam waktu yang cukup panjang tentunya bukan sebuah kelalaian, bisa jadi ini adanya kesengajaan,” sentil Suli.

“Hal itu bukan tanpa alasan, apalagi kondisi tersebut juga melanggar undang-undang. Membiarkan kekuasaan tunggal, tentunya tugas dan wewenang yang menjadi porsi wabup terbengkalai, sehingga dalam hal ini masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, salah satu anggota Panlih PAW Wabup DPRD Pamekasan, Ali Masykur memberikan penjelasan detail sebagai respon dari pernyataan Suli Faris. Khususnya berkenaan dengan pengisian wabup yang tidak bisa diproses kalau masa jabatan tersisa 18 bulan.

“Sisa jabatan 18 bulan itu dihitung sejak wabup berhenti, baik mengundurkan diri atau meninggal dunia. Ketika Pak Wabup Raja’e meninggal, sisa jabatannya kan lebih dari 30 bulan. Walau proses penggantian berlangsung hingga masa jabatan kurang dari 18 bulan, ini tidak masalah dan tidak melanggar undang-undang,” ungkapnya.

Lamanya pengisian jabatan PAW Wabup Raja’e bukan karena unsur kesengajaan, tetapi ada beberapa faktor yang tidak bisa dielakkan. “Sebenarnya DPRD Pamekasan juga sudah membentuk Pansus, namun ada saran dari Bupati (Badrut Tamam) kepada dewan agar proses PAW dilakukan setelah 100 hari meninggalnya Pak Wabup. Hal itu semata-mata masih dalam suasana duka,” imbubnya.

“Terlebih pada saat itu, juga terjadi fenomena pandemi Covid-19 dengan varian delta. Bahkan saat dikonsultasikan dengan gubernur akhirnya pertemuan tatap muka ditunda, padahal syarat untuk membahas aturan hukum tidak cukup dilakukan melalui zoom meeting. Sehingga gubernur meminta pasca pandemi,” jelasnya. [pin/gted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar