Politik Pemerintahan

Setahun Khofifah-Emil, Dinas PU Bina Marga: Jatim Akses Tingkatkan Perekonomian Daerah Sulit Terjangkau

Surabaya (beritajatim.com) – Pada 13 Februari 2020, tepat setahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menahkodai Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Banyak terobosan, gagasan hingga implementasi program terbangun dengan baik. Sinergi dengan pemerintah pusat lewat kementerian, lembaga vertikal maupun horizontal terus dijaga oleh kedua pemimpin Millenial di Jatim ini.

Dari sembilan bakti yang dirancang (Nawa Bhakti Satya), Jatim Akses menjadi salah satu prioritasnya membangun Jawa Timur dalam mensejahterakan masyarakat.

Khusus untuk Jatim Akses, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berjanji akan menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut telah diwujudkannya lewat program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). Bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, program tersebut dirancang dengan penambahan fasilitas jambanisasi.

“Dengan adanya penambahan jamban dan elektrifikasi akan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya rumah tersebut untuk ditinggali,” ujar Gubernur Jatim Khofifah.

Untuk program RTLH yang dikerjakan bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya telah merenovasi sebanyak 138.945 unit rumah. Sedangkan kerjasama dengan Lantamal V mencapai 6.220 unit rumah. Pemprov Jatim menargetkan, pada 2020 program tersebut menyelesaikan 10.000 unit RTLH.

Sementara untuk jambanisasi, pada 2019 lalu telah diselesaikan sebanyak 500 unit dan ditargetkan jumlahnya bertambah hingga 800 unit jambanisasi pada 2020.

Tak hanya program RTLH, Gubernur Jawa Timur Khofifah pun berharap pada 2020 di seluruh wilayahnya dapat teraliri listrik, utamanya listrik berbasis rumah tangga.

Secara nasional, penerangan untuk seluruh wilayah Indonesia dirancang akan rampung teraliri listrik hingga 2024. Kei ginan itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan untuk wilayah Jatim sendiri, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirancang Pemprov Jatim menetapkan kelar pada 2020.

“Kita berharap di Tahun 2022, seluruh wilayah Jatim sudah terlistriki semua. Tetapi kita ingin melakukan percepatan. Kalau basis rumah tangga kita sebetulnya berharap 2020 sudah selesai semua,” ujar Gubernur Khofifah saat meresmikan PLTD Raas dan PLTS 8 Pulau di Kabupaten Sumenep, akhir November 2019 lalu.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau, tak hanya dalam bentuk penanganan jangka pendek melalui distribusi air bersih saja. Namun, Pemprov Jatim juga bertekad membangunkan jaringan perpipaan di kawasan langganan kekeringan dengan sumber air terdekat.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Prov Jatim, 2020 pembangunan perpipaan akan dilakukan di 367 desa se Jatim. Jumlah tersebut meningkat 85 desa dibandingkan tahun 2019 yang telah dibangun 282 desa.

Gubernur Khofifah menegaskan, penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.

“Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, berkaitan dengan percepatan pengentasan daerah tertinggal di Jatim, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak pun menargetkan untuk segera mengentaskan wilayah yang dinilai sebagai desa tertinggal.

Langkah tersebut dirancang untuk memberikan akses dan pelayanan optimal kepada masyarakat hingga pelosok desa.

Data 2019 menyebutkan bahwa jumlah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI terdapat 361 desa, meskipun menurut kualifikasi BPS Podes sebanyak 82 desa.

“Seluruh desa tertinggal baik melalui kualifikasi Kemendes maupun BPS harus diikhtiarkan agar meningkat menjadi desa berkembang, dan selanjutnya meningkat kembali menjadi desa maju mandiri,” ungkap Khofifah saat Temu Ilmiah Peneliti Nasional Tahun 2019 di salah satu acara.

Langkah percepatan pembangunan untuk masyarakat juga dikebut Gubernur khofifah dan Wagub Emil Dardak, utamanya soal beroperasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang sempat mandek selama 43 tahun.

Berkat kerja keras seluruh stakeholder, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menuntaskan proyek tersebut dan telah beroperasi.

Dirinya mengharapkan, proses distribusi air SPAM Umbulan yang telah beroperasi bisa dikonsumsi oleh 1,3 juta jiwa masyarakat di lima kabupaten/kota di Jatim.

SPAM Umbulan sendiri merupakan inisiasi dari Pemprov Jatim lewat pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilakukan soft launching pada 22 Desember 2019 lalu di offtake Porong Sidoarjo.

Proyek SPAM Umbulan sendiri memiliki debit air 4.000 liter/detik dengan kualitas layak minum mengaliri lima kabupaten/kota, antara lain Kota Surabaya sebesar 1.000 lt/dtk, Kab. Pasuruan 410 lt/dtk, Kota Pasuruan 110 lt/dtk, Kab. Sidoarjo 1.200 lt/dtk, Kab. Gresik 1.000 lt/dtk dan PDAB 280 lt/dtk.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur terus melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Di sektor perhubungan, pada 2019, Pemprov Jatim meningkatkan fasilitas pelabuhan seperti Pelabuhan Prigi di Kab. Trenggalek, Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo, Pelabuhan Jangkar di Kab. Situbondo dan Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang di Kab. Sumenep.

Tahun 2020 ini, Pemprov Jatim akan menambah peningkatan fasilitas dan pelabuhan di Pelabuhan Kangean, Jangkar, Brondong, Boom, Giliraja, Gili Mandangin, Kalianget, Raas dan Sapudi. Juga pelabuhan di Paciran hingga ketapang.

Kepemimpinan Gubernur Khofifah bersama Wagub Emil juga memberikan perhatian kepada mayarakat kepulauan. Bahkan, lewat kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim pada 2019, jalur kepulauan Kalianget-Sapudi-Kangean-Sapeken-Pegerungan Besar-Sapeken-Tanjung Wangi (PP) diberikan subsidi. Sama halnya dengan angkutan dari Surabaya-Masalembu-Keramaian-Masalembu-Kalianget-Pamekasan-Gili Mandangin-Gili Ketapan-Probolinggo (PP) dengan memberikan subsidi angkutan.

Pada 2020, Pemprov Jatim juga mewujudkan armada pelayaran langsung dari Masalembu-Raas-Kangean. Tak hanya itu, operasionalisasi Kapal Rumah Sakit Terapung (KRST) akan dioptimalkan guna melayani kesehatan masyarakat kepulauan.

Guna memberikan semangat dan dedikasi kepada masyarakat Jatim, menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, Pemprov Jatim pun mengapresiasi dalam bentuk Mudik-Balik Gratis yang telah diimplementasikan dalam bentuk layanan moda tranportasi armada Bus, Kereta Api dan Kapal Laut hingga Moda Pengangkutan Sepeda Motor.

Tahun 2019 lalu, Pemprov Jatim mampu melayani masyarakat mudik balik gratis dengan Moda Bus sebanyak 54.433 orang. Lalu Kereta Api 172.824 orang serta Kapal Laut 7.296 orang dengan total mampu melayani 234.553 orang pada libur Hari Raya 2019. Selain itu, juga terdapat moda pengangkutan Sepeda Motor Kemantapan Jalan Provinsi 92,35 persen.

Di sektor akses lainnya, Pemprov Jatim dibawah kendali Gubernur Jatim terus melakukan perbaikan dan penguatan akses jalan di ruas provinsi. Berdasarkan data dari Dinas PU Bina Marga Jatim disebutkan bahwa kemantapan jalan provinsi tahun 2018 mencapai 91,08 persen. Jumlah tersebut meningkat 1,27 persen menjadi 92.35 persen pada 2019.

Untuk penanganan jalan di ruas provinsi pada 2019, untuk pengerjaan rekonstruksi dan pelebaran jalan sepanjang 38,1 km dengan pemeliharaan berkala sepanjang 61,5 km. Sedangkan, untuk pengerjaan dan penanganan Bahu Jalan diperkeras mencapai 42.7 km.

Semua program yang masuk pada Jatim Akses, bagi Pemprov Jatim dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Jatim agar terus tumbuh. Dan itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami peningkatan di atas rata rata pertumbuhan nasional. Itu tercipta tidak lain karena beroperasinya sejumlah ruas jalan tol di Jatim. Pada 2019, jalan tol yang telah beroperasi di Jatim sepanjang 387 km.

Dari jumlah tersebut, pada 2019 sejumlah ruas tol yang telah beroperasi dan diresmikan antara lain, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (I-II-II) sepanjang 31,30 km dan Jalan Tol Pandaan-Malang (seksi I-IV) sepanjang 35,37 km.

Ditargetkan, pada 2020 terdapat penyelesaian sejumlah ruas jalan tol antara lain Tol Pasuruan-Probolinggo (Seksi IV), Penyelesaian Tol Pandaan-Malang (Seksi V).

“Kami berharap percepatan pembangunan Tol Pandaan-Malang (Seksi V) akan mempercepat mobilitas orang, barang dan jasa bisa semakin cepat. Sekaligus menumbuhkan sentra pertumbuhan ekonomi dan wisata yang luar biasa,” tutur Khofifah.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyo Hadi kepada beritajatim.com, Kamis (13/2/2020) menambahkan, Jatim Akses merupakan salah satu dari sembilan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah dan Emil, yang dikenal sebagai Nawa Bhakti Satya yang berarti sembilan janji kerja untuj berbakti ke Jatim agar mulia. Prioritas dalam Nawa Bhakti Satya adalah membangun Jatim hingga terwujudnya Jatim Sejahtera.

“Program Jatim Akses ini bertujuan untuk membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar. Seperti kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa-Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa,” imbuhnya.

Menurut Gatot, tersedianya dan kemudahan akses jalan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau di Jatim. Serta, memudahkan masyarakat mendapatkan kemudahan akses sarana penunjang mobilitas dalam kegiatan usaha, pekerjaan dan atau pariwisata.

“Dinas PU Bina Marga sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas ketersediaan, kenyamanan dan kemudahan akses jalan dan jembatan di Jatim memiliki indikator pencapaian target dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2019, persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebesar 60,79 persen. Terdapat peningkatan sebesar 0,77 persen dari tahun 2018. Pada tahun 2018, capaian adalah sebesar 60,02 persen,” paparnya.

Implementasi Jatim Akses pada program-program Dinas PU Bina Marga Jatim pada tahun 2019 diwujudkan dalam bentuk program kegiatan rekonstruksi dan pelebaran jalan provinsi sepanjang 38,38 km, bahu jalan diperkeras (menuju lebar standar) sepanjang 48,17 km dan pemeliharaan berkala jalan (mempertahankan umur rencana jalan) sepanjang 51,47 km.

“Dengan adanya koordinasi yang baik antara pelaksana program dan penyedia jasa, maka tidak ada kendala berarti dalam melaksanakan program-program tersebut. Dalam hal pembangunan tol, Dinas PU Bina Marga Jatim berperan aktif dengan memberikan masukan dan usulan dalam setiap rapat koordinasi, termasuk masalah penentuan lokasi dan pembebasan tanah,” pungkasnya. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar