Politik Pemerintahan

Sesalkan Pembakaran Mapolsek Tambelangan, Khofifah Dukung Polri Usut Tuntas

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyesalkan aksi pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang, Jawa Timur.

Khofifah mendorong kepolisian segera memproses hukum siapapun pelaku dan provokator pembakar Mapolsek tersebut. Menurutnya, perusuh dan pelaku anarkisme harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seperti diketahui, Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Tambelangan Sampang, Jawa Timur dirusak dan dibakar massa, Rabu (22/5/2019) sekitar pukul 22.00 WIB. Selain membakar bangunan Mapolsek, massa juga membakar mobil patroli yang ada di halaman kantor.

“Prinsipnya kami mendukung pihak kepolisian untuk memproses pelaku bila memang terbukti. Hal seperti ini tidak bisa ditolerir apapun alasannya. Sedari awal kita semua sudah sepakat bahwa Pemilu 2019 harus berjalan damai,” tegas Khofifah.

Khofifah mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan aksi kelompok yang membuat Jawa Timur tidak kondusif. Khofifah juga mendukung semua langkah dan upaya Polri/TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

“Jangan mudah termakan isu, segera tabayyun (klarifikasi), jika ada yang kurang jelas. Jangan katanya ini, katanya itu. Cari informasi yang benar-benar valid karena saat-saat seperti ini banyak beredar berita bohong atau hoaks yang bermaksud memprovokasi dan mengadu domba masyarakat. Jangan terpancing,” imbuhnya.

Terkait aksi demonstrasi 22 Mei lalu, Khofifah mengungkapkan bahwa aksi tersebut lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan keinginan dan menyampaikan aspirasi di negara demokrasi.

Demonstrasi, kata dia, adalah cara lain untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah, jika dianggap tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Yang menjadi salah apabila aksi yang seharusnya berjalan damai justru diwarnai aksi anarkisme, kekerasan dan pengrusakan, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa.

Khofifah menekankan, agar semua pihak menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam konstitusi dan regulasi termasuk memberi amanah pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki legitimasi untuk memutus sengketa hasil pemilu. Merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

“Demokrasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai berbalik menjadi musibah. Jika tidak puas dengan hasil Pemilu, maka makanismenya juga dilaksanakan secara konstitusional. Jangan sampai keluar dari koridor itu, karena akan merusak tatanan demokrasi yang sudah susah payah kita bangun,” pungkasnya. (tok/ted)

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar