Politik Pemerintahan

Seribu Polisi Amankan Paripurna Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menyiapkan seribu orang petugas untuk mengamankan sidang paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD, Rabu (22/7/2020). Mereka dipersiapkan untuk mengamankan aksi massa besok.

“Kurang lebih nanti ada sembilan kompi, dari Brimob dua kompi, dari Polres enam kompi, dari Kodim satu kompi. Kemudian ada pengamanan tertutup,” kata Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Polres Jember Ajun Komisaris Mahrobi Hasan.

Rencananya, ada empat titik akses menuju DPRD Jember akan ditutup, yakni Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Bengawan Solo, dan Jalan Sumatra. “Tapi tidak semuanya ditutup total, karena ada titik-titik tertentu untuk pengalihan arus lalu lintas masyarakat. Jangan sampai kegiatan masyarakat yang satu mengganggu kegiatan masyarakat yang lain,” kata Mahrobi.

Sidan paripurna hak menyatakan pendapat ini sesuai hasil rekomendasi panitia angket yang selesai bekerja awal tahun ini. Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar