Politik Pemerintahan

Serapan Dana Bansos Covid-19 di Jember Baru 0,69 Persen

Bupati Hendy Siswanto (kanan) dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman

Jember (beritajatim.com) – Keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 dan banyaknya sejumlah persoalan yang diwarisi pemerintahan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman menjadi salah satu faktor sangat rendahnya serapan dana bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 15 Juli 2021, dari anggaran bansos Rp 28,199 miliar, baru terealisasi Rp 193,5 juta atau 0,69 persen. Sementara belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 21 miliar sama sekali belum terealisasi.

Jember sebenarnya tak sendirian. Ada lima kabupaten yang memiliki serapan bansos nol persen, yakni Kabupaten Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Pamekasan. Serapan dana bansos Kabupaten Bangkalan hanya 0,42 persen dan serapan di Banyuwangi hanya 2,75 persen.

Sementara untuk BTT, bukan hanya Jember yang belum terserap sama sekali. Kabupaten Bondowoso yang memiliki anggaran BTT Rp 2,902 miliar dan Kabupaten Malang yang memiliki anggaran Rp 23 miliar juga belum terserap sama sekali.

“APBD kita efektif pada 1 Mei 2021. Jadi kami masih belum punya perencanaan apa-apa (sebelumnya). Kita kerja bukan mulai bulan Januari, tapi pada 1 Mei kita baru bekerja. Lima bulan berjalan tahun ini, kita mulai bekerja. Itu pun yang kami lakukan pertama adalah membayar semua utang yang dimiliki, termasuk penataan birokrasi,” kata Hendy.

Setelah dilantik pada akhir Februari 2021, Hendy-Firjaun diharuskan menyelesaikan pembahasan APBD 2021 dan penataan birokrasi. Bupati Faida selama dua tahun berturut-turut gagal menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah APBD. Alhasil gaji dan tunjangan pegawai honorer dan perangkat desa sempat tertunda pembayarannya. Sementara itu, surat Menteri Dalam Negeri untuk melakukan sejumlah penataan birokrasi pun terabaikan.

Dalam kondisi ini, pandemi Covid meningkat di Jember. “Masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada Juni. Di situ kita baru mulai merencanakan bansos dan BTT. Itu agar diingat lebih dulu kenapa (serapan anggaran Covid) kita masih nol persen,” kata Hendy.

Hendy mengatakan, pada Juli ini, serapan anggaran bansos dan BTT cukup besar. “Saat ini bansos sudah mulai kita serap. Cuma mungkin di Kementerian Keuangan belum terdata. Mungkin terdatanya masih pada Agustus, karena penyerapan baru ini. Kalaupun minggu ini kita lakukan penyerapan besar, report-nya pada Agustus bukan pada bulan berjalan,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar