Politik Pemerintahan

Serapan APBD Pemkab Malang di Tengah Pandemi Diprediksi 95 Persen

Malang (beritajatim.com) – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Malang hingga akhir tahun 2020 nanti, diprediksi mencapai 95 persen.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. Kata Tomie, jelang akhir tahun 2020 mendatang, saat ini Pemkab Malang bersiap melakukan evaluasi berapa anggaran yang terserap dari masing masing sektor yang ada.

Hanya saja, berbeda dari tahun sebelumnya, lanjut Tomie, saat ini pada kondisi Pandemi Covid 19, beberapa pos anggaran memang untuk menangani wabah pandemi korona.

“Dimana Kabupaten Malang di prediksi hingga akhir tahun 2020 mampu menyerap APBD sebesar 95 persen,” ungkap Tomie, Sabtu (7/11/2020).

Sesuai dengan catatan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), pada bulan September 2020, penyerapan APBD Kabupaten Kota se Indonesia mencapai rata-rata 50 koma sekian persen. Hal Ini masih dibawah APBN Nasional. Padahal setiap wilayah Kabupaten dan Kota, sebenarnya tidak dapat diberlakukan sama. Pasalnya, tidak semua dalam kondisi sedang menggelar Pilkada serentak dan kondisi wilayah yang berbeda-beda.

“Kabupaten malang lebih dari 50 persen itu, bahkan sudah diatas dengan posisi hampir 70 persen. Sampai akhir tahun ini di prediksi mencapai 95 persen dengan catatan tidak ada regulasi yang mengikat kembali,” papar Tomie.

Menurut Tomie, setiap daerah di seluruh Indonesia mempunyai kisaran APBD yang sangat variatif, program kegiatannya walaupun relatif sama, sesuai di Permennya (Peraturan Menteri).

Namun untuk besar kecil dan volumenya, tergantung kondisi masing-masing daerah. Akan tetapi, kebijakannya tetap sama.

“Walaupun di APBD sudah lengkap semua perencanaannya, kegiatannya apa, sudah ada volume besar kecilnya, output outcomenya bahkan sampai dampaknya dan itu semua jika kondisi normal ya. Namun ada beberapa kendala dalam kondisi covid-19 seperti saat ini,” bebernya.

Tomie menegaskan, semua ini tidak dapat dikesampingkan. Karena ada beberapa regulasi yang dibuat oleh pusat dan sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan, penganggaran dan pembelanjaan yang ada didaerah.

“Kecuali dalam masa pandemi seperti ini ya, ini bencana di seluruh dunia mau tidak mau ya ada beberapa program yang harus ditunda. Yang tadinya sudah di program, maka tidak dapat kita lanjutkan karena dampak pandemi korona tentunya,” Tomie mengakhiri. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar