Politik Pemerintahan

Serapan APBD 2019 Sangat Rendah, Ini Alasan Pemkab Jember

Abdul Muqit Arief dicium tangan di depan Kantor Pemkab Jember (dok humas)

Jember (beritajatim.com) – Capaian kinerja keuangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Jember selama enam bulan pertama di luar ekspektasi. Berdasarkan buku resmi KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) 2019, total realisasi anggatan belanja APBD 2019 pada triwulan kedua adalah 10,61 persen.

Serapan total untuk urusan wajib pelayanan dasar hanya 11,24 persen atau Rp 161,675 miliar. Serapan total urusan wajib bukan pelayanan dasar 8,54 persen atau Rp 17,855 miliar. Serapan total urusan pilihan adalah yang terendah yakni 2,86 persen atau Rp 5,425 miliar. Serapan total urusan pemerintahan fungsi penunjang.16,26 persen atau Rp 28,417 miliar.

Wakil Bupati Abdul Muqit Arief mengatakan, serapan yang rendah terutama disumbang oleh program kegiatan yang dibiayai dari dana ‘earmark’ Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur yang baru dianggarkan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun anggaran 2019. “Sehingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pelaksanaan anggaran tersebut baru efektif pada Mei 2019,” katanya.

Alasan Pemkab Jember lainnya adalah masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa. “Setelah ditetapkan pemenang lelang, berkontrak, pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada akhir semester I, sehingga untuk realisasi keuangannya menyesuaikan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan,” kata Muqit.

Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan, bahwa waktu pelaksanaan Perubahan APBD 2019 sangat pendek. “Kami berharap bupati dan jajarannya membuat rencana kerja komprehensif dan mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas, sehingga serapan anggaran bisa dicapai maksimal,” kata juru bicara fraksi Nur Hasan.

Kekhawatiran serupa juga dikemukakan juru bicara Fraksi Partai Golkar Suwignyo Widagdo. Ia melihat postur Perubahan APBD 2019 secara keseluruhan. Ia menyebut kenaikan anggaran belanja daerah sebesar Rp 540,180 miliar atau 13,43 persen yang harus direalisasikan tahun ini juga sebagai anggaran belanja fantastis. “Kenaikan anggaran tahun ini hendaknya tidak menjadi ‘pendapatan baru’ atau Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dalam APBD 2020. Satuan kerja harus didorong meningkatkan performa masing-masing. Hal ini mengingat sampai pada triwulan kedua rata-rata serapan anggaran masih seitar Rp 10,61 persen,” katanya.

Muqit meyakinkan, bahwa keterbatasan waktu tidak menjadi halangan untuk menyerap anggaran dengan baik. “Setiap pengguna anggaran wajib mempedomani jadwal penggunaan anggaran melalui anggaran kas yang tersedia, melakukan inventarisasi permasalahan, membuat action plan yang terukur, dapat men-deliver pekerjaan dan tugas kepada pelaksana, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar