Politik Pemerintahan

Sengketa Petani Jeruk di Malang Berlanjut ke Pengadilan

Malang (beritajatim.com) – Sengketa lahan terkait sewa menyewa antara Petani Jeruk Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang berlanjut di Pengadilan Negeri setempat.

Kuasa Hukum Petani Jeruk, Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., Jumat (15/1/2021) menegaskan,
bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2013 lalu. Dimana ada kesepakatan sewa antara petani jeruk dengan pemerintah setempat untuk ditanami jeruk.

Sehingga, harus di pahami bahwa ini adalah kontrak jangka panjang sebab jeruk sendiri baru berbuah optimal setelah berusia 7 tahun.

“Jadi meski pembayaran dicicil tiap tahun, selama kurang lebih 7 tahun petani hanya merawat tanpa memetik hasil, nah sejak tahun 2013 ini petani yang merawat dan selalu membayar sewa belum menikmati hasil. Ternyata tahun 2020, petani tiba-tiba mau disuruh meninggalkan tanamannya, ini kan jelas menjadi tidak fair, sudah merawat tapi waktu mulai mau panen tanaman di ambil. Sehingga petani tentu saja melawan,” tegas Wiwied, panggilan akrabnya.

Oleh sebab itu, beber Wiwied, petani kemudian mengajukan gugatan untuk mempertahankan kesepakatan yang dulu pernah dibuat antara petani dengan pemerintah setempat. “Kami berharap dengan adanya sengketa ini, semua pihak dapat menahan diri untuk tidak berbuat anarkis, serta menghormati hukum,” ujarnya.

Wiwied melanjutkan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka obyek seharusnya status quo yang artinya, tetap di kuasai oleh pihak yang terakhir menguasai. Terlebih tanaman jeruk ini memang riil ditanam petani dan jangan sampai tidak ada yg merawat karena bisa mati.

“Kalau jeruknya mati kan percuma juga bersengketa di pengadilan. Dan mesti dicatat, petani jeruk ini tidak bermaksud untuk memiliki tanah, tapi meminta agar kesepakatan tetap dilanjutkan, sebab petani sudah terlalu lama hanya mengurusi dan belum cukup menikmati hasil,” papar Wiwied.

Dari sudut pandang itu jelas perkara ini adalah perdata. Wiwied menerangkan, naif apabila ada klaim petani bisa dipidanakan karena merawat dan mempertahankan tanaman jeruknya. Sebab awal mulanya jelas merupakan perikatan perdata dengan tujuan mendapatkan untung.

Sementara hingga saat ini, petani belum mendapatkan untung. Sehingga menuntut untuk tetap melanjutkan kesepakatan hingga setidaknya mendapatkan untung.

Masih kata Wiwied, perihal anggapan petani sudah untung miliaran rupiah, tudingan tersebut sangat tidak logis dan lemah secara matematis. Pasalnya, luas lahan sekitar 24 hektar dibagi sekitar seratusan petani yang menyewa.

Dengan umur tanaman jeruk yang baru berbuah baik setelah 7 tahun, sangat tidak mungkin dari sejak menanam sekitar tahun 2013, sudah ada petani yang pendapatannya mencapai miliaran rupiah.

“Dan yang jelas, Desa sendiri dengan adanya penyewa malah telah banyak diuntungkan. Selain sekian lama tanahnya disewa meski belum menghasilkan, juga para petani penyewa ini telah dengan swadaya membuat akses jalan dan juga membuat saluran irigasi, jadi andaikan fair dan jujur dengan membuat APBDes, tentu dapat diketahui publik berapa pendapatan¬† sebenarnya,” ucap Wiwied.

Wiwied menambahkan, kenyataannya keuangan hasil tanah  yang seharusnya masuk APBDes, tidak jelas juga perhitungannya karena APBDes juga tidak bisa diakses publik.

“Dari pada obral statement picisan merasa banyak difitnah dan menuduh petani serakah telah untung miliaran, mending adakan rembug desa tentang bagaimana mengelola Desa Selorejo dengan harmonis dan mensejahterakan semuanya.

Tunjukkan APBDes biar semua orang tahu dan ikut partisipasi meningkatkan pendapatan Desa, jangan sampai terjadi pengelolaan Desa model tiran,” pungkas Wiwied. (yog/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar