Politik Pemerintahan

Senator Nawardi: Gubernur Harus Dorong Madura Jadi Provinsi

Surabaya (beritajatim.com) – Hingga saat ini, pemerintah masih belum membuka Daerah Otonomi Baru (DOB). Artinya, moratorium atau penundaan sementara untuk pemekaran suatu daerah belum dicabut.

Anggota DPD RI atau senator asal Jatim, Ahmad Nawardi mengatakan, bahwa pemerintah perlu membuka moratorium secara terbatas. Daerah Jawa yang sudah mulai padat penduduk harus mulai membuka wilayah.

Nawardi bahkan mendukung kehendak sejumlah kalangan agar Madura menjadi provinsi sendiri. Ini karena Madura memiliki sumber daya alam lepas pantai yang saat ini menjadi tumpuan ekonomi Jawa Timur. Ia menilai, Gubernur Jawa Timur juga harus turun mendorong Madura menjadi sebuah provinsi sendiri.

“Gubernur Khofifah kalau memang punya komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Madura, harus mendorong Madura untuk menjadi provinsi juga,” kata Nawardi kepada wartawan, Minggu (23/5/2021).

Ia melanjutkan, sudah saatnya Gubernur Khofifah mengambil bola sebagai tokoh utama yang mendorong pembukaan wilayah tersebut.

Mengingat penduduk Jawa Timur sudah menyentuh angka 40 juta jiwa yang tersebar di 38 kabupaten/kota dengan luas wilayah 47.800 km persegi sudah layak dimekarkan hingga lima provinsi. “Sudah layak dimekarkan, bahkan bisa menjadi lima provinsi sebenarnya kalau ada kemauan,” tandas Nawardi.

Menurut Nawardi, ada beberapa alasan mengapa pembukaan wilayah baru perlu dilakukan. Alasan pertama, pemerintah lebih efektif dan efisien dalam mensejahterakan masyarakat baik dalam hal ekonomi maupun pendidikan.

Alasan kedua, kepala pemerintahan atau gubernur lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai perumpamaan, imbuh Nawardi, dalam hitungan satu tahun berapa kali kemampuan gubernur melihat langsung kondisi masyarakat yang tersebar di 38 kabupaten/kota tersebut. Bisa saja kuota kunjungan terpenuhi. Namun, bukan soal kunjungan saja. Gubernur juga harus memastikan hal-hal lain terkait kebijakan yang mampu mensejahterakan masyarakat setempat.

Nawardi berharap agar Presiden RI membuka moratorium agar pekerjaan gubernur lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di antara wilayah yang sangat luas dan kemajemukan masyarakat.

Apalagi, saat ini ada 150 daerah di Indonesia ingin memekarkan wilayahnya karena jumlah penduduk yang makin melimpah. Namun, ia melihat memang pembukaan moratorium terbatas hanya layak untuk daerah-daerah yang memang penting dan harus ditetapkan karena jumlah penduduk yang sudah meningkat. “Perlu kiranya Bapak Presiden membuka moratorium untuk kepentingan-kepentingan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Nawardi juga melihat jika pemerintah tidak memiliki target pasca pembangunan Jembatan Nasional Suramadu yang menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp 4 triliun.

Padahal, Suramadu dibangun dengan tujuan sebagai tumpuan industri mulai industri pariwisata dan industri lainnya. Namun, sampai saat ini tak bisa bertumbuh kembang. Di sisi lain, usulan lama agar Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dicabut.

“Pemerintah sekarang ini tidak punya target terhadap Suramadu yang menghabiskan dana Rp 4 triliun itu. Seakan-akan percuma, karena tidak ada pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” tegasnya.

Gubernur maupun kepala daerah memiliki tanggung jawab agar Suramadu bisa memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya bagi Madura. Akan tetapi KEK sudah dicabut. “Maka selayaknya Madura menjadi provinsi sendiri,” kata Nawardi.

Dengan demikian, Madura bisa mengelola sumber dayanya sendiri karena terdapat pilar ekonomi Jawa Timur yang bersumber dari Madura yaitu sumber-sumber Migas di pantai-pantai wilayah perairan Madura.

Sumber Migas tersebut telah dieksploitasi dan masih terus mengalami eksplorasi. Apabila Madura menjadi sebuah provinsi, sumber daya tersebut bisa dikelola sendiri untuk membangun Madura menjadi kawasan industri baik industri pariwisata ataupun yang lainnya.

Menurut Nawardi, banyak investor enggan melirik Madura dan justru malah terkesan takut menanamkan modal di Pulau Garam tersebut. Kendati di wilayah utara hendak dibangun pelabuhan nasional, nyatanya progress pembangunan berjalan sangat lambat. Hal ini semakin membuat Madura kurang menarik sebagai lahan investasi. “Ini karena memang gubernur tidak bisa fokus di Madura saja,” ujarnya.

Fokus gubernur secara keseluruhan tentunya kepada orang Jawa Timur. Gubernur juga harus membangun di seluruh 38 kabupaten/kota. “Apabila Madura menjadi provinsi sendiri, otomatis gubernur wilayah baru ini hanya memimpin dan membangun Madura,” pungkas mantan wartawan Tempo ini. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar