Politik Pemerintahan

Sempat Terkendala, Bupati Mojokerto Akhirnya Salurkan Bantuan Sosial Tunai APBD untuk 16.455 KK

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menyerahkan BTS APBD di Pendopo Kecamatan Jatirejo. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi keluarga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2020 akhirnya disalurkan, Jumat (12/6/2020). Sempat terkendala, namun akhirnya Bupati Mojokerto menyalurkan.

Penyaluran BST yang berlangsung di Pendapa Kecamatan Jatirejo tersebut melibatkan Bank Jatim Cabang Mojokerto sebagai mitra kerja. Penyaluran BTS sebesar Rp600 ribu tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Besaran BST per keluarga per bulan senilai Rp600 ribu tersebut, akan diberikan selama tiga bulan yakni untuk bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2020. Bupati Mojokerto, Pungkasiadi tak lupa mengingatkan untuk berhati-hati melakukan pendataan agar penyaluran berlangsung lancar dan maksimal.

“Penyaluran BST berbasis dari usulan desa yang dikoordinir oleh pihak kecamatan dan sudah di cleansing Dinas Sosial. Sehingga diperoleh data penerima BST sebanyak 16.455 KK se-Kabupaten Mojokerto. Jangan sampai ada data ganda. Kita harus kerjakan dengan seksama agar tidak salah,” ungkapnya.

Masih kata Bupati, Pemkab Mojokerto masih mendata untuk BST Jawa Timur. Masyarakat terdampak Covid-19 sudah bisa mendapatkan bantuan tersebut. Bupati mengakui ada kendala dalam penyaluran karena sesuai instruksi pemerintah jangan ada data ganda.

“Artinya kehati-hatian kita, bukan masalah apa. Dari pemerintah pesennya jangan ganda, jangan double. Itu yang menjadi acuan kita, kita cleansing terus. Jadi teman-teman masih ada yang double karena memang berapa nama yang muncul dari Dinsos, data terpadu lama. Artinya, teman-teman desa mengajukan tidak tahu tapi alhamdulillah sudah di cleansing semua dari Dinsos,” tegasnya.

 

Bupati menjelaskan, pasca Dinas Sosial (Dinsos) cleansing sehingga penyaluran BTS APBD Kabupaten Mojokerto sudah mulai dilakukan, di mulai dari Pemkab Mojokerto. Sampai saat ini, pihaknya masih minta masukan dari desa untuk BST Jawa Timur.

“Kalau memang ada saudara kita yang benar-benar membutuhkan dan berhak terhadap pandemi Covid-19, tetap diakomodir. Monggo disampaikan lagi melalui pemerintah desa. Nanti kita akan cari formulanya, tapi kita tetap mengakomodir itu,” urainya.

Bupati menambahkan, kuota penerima di Kabupaten Mojokerto untuk BTS Jawa Timur sekitar 25 ribu. Menurutnya, data sudah masuk tapi belum cleansing dengan harapan tidak double lagi. Penerima BST APBD tersebut terdampak Covid-19 dan terpadu. Program lain termasuk anak yatim dan santri akan dibicarakan di Gugus Tugas.

Kepala Kantor Cabang Bank Jatim, Subeki mengatakan, persiapan Bank Jatim untuk penyaluran BTS APBD Kabupaten Mojokerto sudah siap. “Data dari Dinsos yang sudah di cleansing oleh Pemkab Mojokerto yang diserahkan kepada kami, akan kita terbitkan ke penerima. Cukup dengan digital dan akan kita salurkan ke kecamatan lain,” urainya.

Sementara itu, Camat Jatirejo, Aminsun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto khususnya Bupati Mojokerto atas kehadirannya untuk menyerahkan bantuan BST APBD secara langsung pada masyarakat Kecamatan Jatirejo. “Matur suwun Pak Bupati Pungkasiadi sudah menyerahkan BST APBD di wilayah kami,” ujarnya.

Masih kata Camat, data kemiskinan di Kabupaten Mojokerto ada 6.274 Kepala Keluarga (KK). BSR APBD ada 1.982 KK, PKH dan BSNT 3.877, BLT Kemensos PT. Pos 1.672 KK, BSP Perluasan Covid 472 KK, BLT DD 1.843 KK, serta pengajuan BLT Covid dari provinsi masih dalam proses sebanyak 1.412 KK.

“Covid-19 telah membuat ekonomi masyarakat lesu. Mohon kerjasama saudara kepala desa agar dapat mengatasi ini. Kampung Tangguh Covid-19 kita juga akan terus berinovasi,” tuturnya.

Mengingatkan kembali, Pemkab Mojokerto masih menunggu instruksi pusat terkait penerapan tatanan hidup baru atau new normal. Masalah Covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesainya, sehingga pusat dan daerah harus paralel bangkit bersama menciptakan iklim kondusif.

Rencana pelaksanaan new normal pun akan sangat membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antara pemerintah dan stakeholder. Untuk memacu berbagai pemikiran dan kreatifitas pemerintah daerah, maka Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

Ada tujuh sektor yang akan dinilai, yakni pasar tradisional (pasar tradisional C-9), pasar modern (mall, minimarket atau pasar modern C-19), restoran (restoran C-19), hotel (hotel C-19), PTSP (PTSP C-19), tempat wisata (tempat wisata C-19), dan transportasi umum (transportasi umum C-19). [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar