Politik Pemerintahan

Seluruh Fraksi DPRD Jember Kompak Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Hasan Basuki

Jember (beritajatim.com) – Seluruh fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, kompak mengusulkan hak menyatakan pendapat. Hak ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tujuh fraksi tersebut adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Pandekar. Sementara jumlah anggota Dewan yang menandatangani surat usulan penggunaan hak menyatakan pendapat sebanyak 47 orang.

Jumlah pengusul ini sudah melebihi syarat minimal 10 anggota dari dua fraksi. “Tinggal kami menggelar rapat di Badan Musyawarah, insya Allah, pada Jumat. Hak menyatakan pendapat tidak ada batasan waktu,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (15/7/2020).

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Hasan Basuki mengatakan, hak menyatakan pendapat harus disegerakan. “Situasi di Jember seperti ini, banyak pelanggaran, terutama di tata kelola pemerintahan. Jadi kalau menurut fraksi kami hukumnya wajib,” katanya. Dia berharap sidang paripurna hak menyatakan pendapat bisa digelar pada Juli ini juga.

Hasan menegaskan, soliditas parlemen tak berubah, mulai dari saat penggunaan hak interpelasi, hak angket, hingga hak menggunakan pendapat, tetap utuh. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra tidak memberikan perintah khusus terhadap para anggotanya di parlemen. “Yang pasti situasi di Jember seperti begini, jadi fraksi sudah tahu. DPC mengamini usulan fraksi,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana. “Tapi timing-nya masih ada diskusi antarpimpinan fraksi. Kalau kami ingin hak menyatakan pendapat diajukan setelah ada sanksi dari gubernur. Jadi ini melengkapi bukti bahwa bupati bersalah dan ada hitam di atas putihnya sebagai penguat ke Mahkamah Agung. Kesalahannya mulai dari bupati tidak mematuhi Mendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan, ditambah ada sanksi. Tapi kalau mayoritas menghendaki hak menyatakan pendapat tanpa menunggu itu, kami ikut teman-teman fraksi lain,” katanya.

Hak menyatakan pendapat akan disesuaikan hasil rekomendasi angket. Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar