Politik Pemerintahan

Sekdaprov Jatim: Kami Sudah Kirim Tim ke Jember

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah bertindak sesuai aturan, sebagaimana diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menangani persoalan birokrasi di Kabupaten Jember selama kepemimpinan Bupati Faida.

“Pemerintah provinsi sesuai arahan Ibu Gubernur telah melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara aturan. Pak Inspektur (Inspektur Provinsi Jatim Helmy Pedana Putera) sudah turun ke Jember, untuk melakukan kompilasi seluruh apa-apa yang sudah disuratkan, dilaporkan atau disampaikan kepada pemerintah provinsi. Dan itu sudah dilakukan, ditindaklanjuti ke pemerintah pusat yaitu Mendagri,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono, usai bertemu dengan perwakilan demonstran asal Jember, di Kantor Gubernur Jatim, di Surabaya, Kamis (15/10/2020).

Terakhir, Pemprov Jatim menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 1 Oktober 2020. “Isinya sudah kami lakukan per tanggal 7 Juli,” kata Heru.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik itu dijelaskan, bahwa bupati Jember hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah pada 3, 6, dan 7 Januari 2020.

Sebelumnya, Bupati Jember Faida telah melantik 179 orang pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada 3 Januari 2020, 185 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas pada 6 Januari 2020, dan 362 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas pada 7 Januari 2020.

Seketaris Daerah Jatim, Heru Tjahjono di Malang.

Selain itu, Menurut Akmal, bupati hingga saat ini belum melakukan penyelesaian atau pengundangan produk hukum daerah mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana hasil klarifikasi terakhir dengan pada saat pertemuan koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten Jember di Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020.

Akmal juga membantah telah merestui proses kenaikan pangkat reguler aparatur sipil negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada April 2020, sebanyak 1.624 orang, yang surat keputusan kenaikan pangkat tersebut diserahkan Bupati Faida pada 3 Agustus 2020.

“Tidak benar Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Akmal dalam surat itu.

Dalam surat itu juga ditegaskan kembali perintah yang pernah diberikan kepada Gubernur Khofifah dalam surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember, yakni  menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bersalah dalam kisruh politik pemerintahan di daerah tersebut.

Ditegaskan kembali oleh Kemendagri dalam surat 1 Oktober 2020, salah satu dari dua pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida. Pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terkait pelanggaran implementasi merit sistem dan pelanggaran penataan kelembagaan perangkat daerah, Mendagri Tito mewajibkan Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Jember. Hal ini sesuai dengan pasal 10 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kemendagri mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jember melaksanakan tindakianjut pembinaan dan pengawasan secara tegas terkait pelangga-ran terhadap implementasi merit sistem dan pelanggaran terhadap penataan kelembagaan peiangkat daerah sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Dalam surat 1 Oktober 2020, Kemendagri juga memerintahkan kepada gubernur Jatim dan DPRD Jember untuk segera menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan pelantikan pejabat pada Januari 2020 dan proses kenaikan pangkat reguler pada April 2020. Mereka diberi batas waktu 14 hari sejak surat diterima.

“Sekarang ada Plt (Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief). Pak Plt sudah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi untuk melaksanakan hal-hal yang kemarin tidak bisa dilakukan, termasuk (pengesahan Peraturan Daerah) APBD 2020, KSOTK, dan APBD 2021. Semua akan kami selesaikan bersama Pak Plt,” kata Heru.

Apakah usulan kepada Kemendagri termasuk sanksi kepada Bupati Faida? “Termasuk. Apapun sesuai kewenangan yang dipunyai pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Heru. [wir/ted] ¬†





Apa Reaksi Anda?

Komentar