Politik Pemerintahan

Sekda Perintahkan Inspektorat Awasi Sanksi terhadap Bupati Faida

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano menegaskan kepatuhan birokrasi terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjatuhkan hukuman kepada Bupati Faida.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Dia dianggap bersalah dalam keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020.

“Saya pastikan itu ditindaklanjuti. Nanti saya perintahkan Inspektorat untuk mengawasi tindak lanjut surat (keputusan gubernur) tersebut,” kata Mirfano, saat menemui rombongan Komisi C DPRD di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jumat (11/9/2020).

Mirfano mengatakan, tunjangan operasional berbeda dengan yang dimaksudkan dengan surat keputusan gubernur tersebut. “Itu ada pertanggungjawabannya sendiri. Itu kan bukan honor, namun diperlukan untuk beberapa hal di antaranya untuk keperluan koordinasi, promosi, dan ada beberapa item. itu biaya operasional bupati dan wakil bupati,” katanya.

Soal nominal hak-hak keuangan yang diterima Bupati Faida, Mirfano tidak bisa menjawab. “Itu yang paham adalah BPKAD dan teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.

Mirfano membenarkan, jika BPKAD tidak melaksanakan perintah gubernur tersebut, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. “Kita sudah jelas harus mematuhi SK gubernur,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar