Politik Pemerintahan

Sekda Jember: Serahkan Perbup KSOTK 2021 kepada Bupati Baru

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Mirfano menyarankan kepada Bupati Faida agar membatalkan peraturan tentang kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah tahun 2021, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (19/1/2021).

“Karena mestinya setelah KSOTK diterbitkan, tidak lama setelah itu, diisi jabatannya. Sehingga jeda tidak terlalu lama. Lebih baik (Perbup KSOTK 2021) diserahkan kepada bupati baru,” kata Mirfano, usai acara pertemuan dengan puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Selasa (19/1/2021).

KSOTK 2021 sudah difasilitasi Biro Hukum dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tinggal diundangkan. Nah pengundangannya itu lebih baik nanti pada saat bupati terpilih, sehingga tidak lama setelah itu langsung mengisi jabatan. Ada 960 jabatan yang harus diisi,” kata Mirfano.

Bupati Faida yang akan habis masa jabatannya pada 17 Februari 2021 terkendala Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Mirfano, untuk kepala organisasi perangkat daerah eselon II yang sekarang masih eselon IVa dan promosi, maka harus mengikuti lelang terbuka. “Tapi bagi kepala OPD yang sekarang menjabat, ketika akan menggeser pindah tempat, itu hanya uji kompetensi,” katanya.

Keberadaan Perbup tentang KSOTK 2021 ini sempat memunculkan kontroversi di kalangan ASN. Pasalnya, menyusul terbitnya perbup ini, sejumlah pejabat diangkat menjadi pelaksana tugas OPD dan menggeser pejabat lama yang diangkat kembali sebagai konsekuensi rekomendasi Mendagri atas hasil pemeriksaan khusus terhadap persoalan birokrasi di Jember. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar