Politik Pemerintahan

Sekda Jember Sarankan agar Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Dicabut

Sekda Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan agar surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 22 Desember 2020 dicabut.

“Surat itu tidak bisa jadi acuan pergantian pelaksana tugas (organisasi perangkat daerah). Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen cabut saja surat itu kalau disalahgunakan,” kata Mirfano, Jumat (25/12/2020).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Ardian Noeryanto tidak menjawab saran yang disampaikan Mirfano via pesan WhatsApp itu. “Tapi sudah saya informasikan, bahwa isu yang berkembang di Jember, surat itu dijadikan acuan (pelantikan pelaksana tugas kepala OPD). Saya tidak tahu juga benar atau tidaknya, tapi tetap saya sampaikan walau baru isu,” kata Mirfano.

Ardian menegaskan, bahwa surat itu ditujukan kepada gubernur Jatim. “Jadi harus gubernur yang memfasilitasi. Seandainya mau menindaklanjuti surat itu ya ke gubernur dulu untuk difasilitasi,” kata Mirfano.

Sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Rabu (23/12/2020), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melayangkan surat bernomor 910/5348/Keuda kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Komedi itu menegaskan, agar dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, diminta untuk turut memfasilitasi sesuai surat dari Mendagri tersebut.

Keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut sekaligus menindaklanjuti surat Bupati Jember Nomor 900/2638/35.09.412/2020 tertanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Pendapat dan petunjuk tertulis terkait pembiayaan pasca mutasi di linkungan Pemkab Jember dan sekaligus menjawab Surat Wakil Bupati Jember Nomor 900/2430/35.09.412/2020 tertanggal 19 November 2020 perihal Permohonan Pendapat Resmi/Tertulis.

Menanggapi hal tersebut Bupati Jember Faida segera akan melaksanakan perintah dari Kemendagri RI, agar berbagai kewajiban pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran bisa segera dilakukan. “Pasca turunnya surat tersebut akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Bupati Jember Faida dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beritajatim.com.

Keluarnya surat tersebut diikuti kontroversi. Informasi yang berkembang di media massa dan media sosial menyebutkan, bahwa surat itu menegaskan pengembalian pejabat yang dilakukan Wabup KH Muqit Arief tanpa ada izin Mendagri saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati Jember.

Informasi ini direspons Ardian Noeryanto dengan menghubungi Mirfano via ponsel. “Dirjen mengatakan, bahwa surat itu telah dipolitisasi. Ini membuat beliau prihatin. Jadi membaca surat itu harus utuh, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, maka persepsinya akan berbeda. Beliau menegaskan, kalau sudah ada perintah (pengembalian jabatan) dalam bentuk rekomendasi Mendagri dan itu dilaksanakan, maka itu sah,” kata Mirfano. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar