Politik Pemerintahan

Sekda Jember Mengaku Tak Terima Undangan Fasilitasi APBD dari Kemendagri

Jember (beritajatim.com) – Tak ada perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rapat fasilitasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang macet di kantor Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/1/2020) kemarin.

Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jatim hadir. “Undangan itu resmi dan untuk kepentingan Kabupaten Jember,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Sabtu (11/1/2020).

Halim mengatakan, ketidakhadiran perwakilan Pemkab Jember disesalkan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. “Karena ini undangan resmi dan untuk kepentingan Jember,” katanya.

Namun Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano mengaku tidak menerima undangan apapun terkait acara itu. “Saya tidak menerima,” katanya kepada beritajatim.com.

Mirfano menolak berkomentar soal langkah Pemkab Jember menyikapi mediasi dan fasilitasi oleh Kemendagri itu. “No comment,” katanya.

Yang jelas, Peraturan Bupati soal APBD Jember 2020 sebagai pengganti sementara Perda APBD 2020 sudah berjalan. “Tanggal 7 Januari sudah mulai, bayar gaji bulan Januari,” kata Mirfano.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembahasan APBD Jember 2020 terhenti. Salah satunya disebabkan permintaan DPRD Jember agar Pemkab mematuhi perintah Mendagri Tito Karnavian untuk mencabut belasan surat keputusan mutasi dan peraturan mengenai kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) 30 organisasi pemerintah daerah.

Menurut Halim, Perbup APBD 2020 disetujui batasan-batasannya oleh gubernur. “Selanjutnya bupati mengajukan ke gubernur, poin batasan-batasan itu. Nanti akan dievaluasi lagi poin apa saja dan mata anggaran apa saja yang akan disetujui gubernur. Batasannya yang disetujui adalah belanja wajib dan mengikat. Tidak boleh keluar dari itu,” katanya.

Belanja yang wajib dan mengikat itu antara lain gaji PNS dan anggota DPRD Jember, biaya telpon, listrik, air (telisa), biaya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Belanja hibah yang diperkenankan adalah hanya untuk pemilihan kepala daerah. “Selain itu tidak boleh, sampai ada kesepakatan antara bupati dan DPRD,” kata Halim.

“Kalau belum ada pengesahan APBD, bupati tidak boleh mengeluarkan anggaran di luar ketentuan. Yang boleh hanya belanja wajib dan mengikat. Kalau itu terjadi, DPRD diminta mengawasi dan menyurati gubernur bahwa telah terjadi pelanggaran belanja wajib yang dilakukan, tembusan kepada Mendagri,” kata Halim. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar