Politik Pemerintahan

Dugaan Pengaturan Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Sekda Bojonegoro Mentahkan Indikasi Pengaturan Tender

Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Salah satu hasil temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro adalah adanya dugaan pengaturan tender pengadaan barang dan jasa sembilan paket proyek peningkatan jalan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengungkapkan untuk menelusuri temuan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, pihanya mengaku sudah meminta kepada LKPP melakukan pemeriksaan melalui IT Forensik.

“Untuk temuan itu, hanya adanya bug (masalah tak terduga pada hardware atau software), tidak ada pelanggaran secara administrasi atau pidana,” ujarnya, Senin (24/8/2020).

Sekadar diketahui, dalam LKPD 2019 BPK RI tentang temuan tersebut disebutkan, bahwa pemilihan penyedia atas sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan tidak sesuai ketentuan dan berindikasi pesaingan tidak sehat. Lebih rinci, proses pelaksanaan tender atas sembilan paket pekerjaan dalam kurun waktu yang bersamaan melaui beberapa kelompok kerja (Pokja).

Namun, proses pemilihan sembilan tender tersebut tidak tergambar historis keikutsertaan peserta melakukan pendaftaran tender, memasukkan dokumen penawaran, hingga terjadi penawaran berulang dari seluruh peserta dan pemenang tender sebagaimana dapat dilihat dalam lpse.bojonegorokab.go.id.

“Dari jejak digital peserta yakni Internet Protocol Address (IP Address) yang hilang dari seluruh peserta dalam sembilan paket pekerjaan dimaksud terjadi sejak pendaftaran hingga penunjukan pemenang tender,” ujar Penanggung Jawab Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam laporannya.

Tim Pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada Pokja Pemilihan masing-masing paket pekerjaan serta kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro dan dinyatakan tidak mengetahui sebab hilangnya historis tender. Atas peristiwa dimaksud Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Surat Nomor 116/S/XVIII.SBY/05/2020 perihal klarifikasi SPSE.

Terhadap surat dimaksud, LKPP memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 5180/D.2.3/05/2020 dan memberikan keterangan bahwa terhadap tender sembilan paket pekerjaan dimaksud beberapa peserta menggunakan IP Address yang sama yakni 103.87.16.1. IP Address dimaksud merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Adanya kesamaan penggunaan IP Address oleh Pemenang tender dan beberapa peserta tender merupakan indikasi telah terjadi pengaturan tender.

Sementara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenal prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Prinsip-prinsip pengadaan dimaksud dapat diterapkan bilamana semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan.

Salah satu etika pengadaan barang/jasa adalah menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaktub dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2010 persekongkolan didefinisikan sebagai ‘kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Terdapat tiga jenis persekongkolan dalam tender yakni persekongkolan horizontal (antara peserta), vertical (penyelenggara tender dengan peserta) dan Gabungan(vertikal dan horizontal). [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar