Politik Pemerintahan

Sejumlah Pejabat Jember Tolak Diperiksa Bupati Faida

Sejumlah pejabat Pemkab Jember sedang berdiskusi

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah pejabat aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima surat panggilan pemeriksaan dari Bupati Faida. Namun mereka kompak menolak menghadiri panggilan tersebut.

Staf Ahli Bupati Widi Prasetyo mengatakan, surat panggilan tersebut diterimanya, Selasa (19/1/2021). “Kemarin saya pulang dinas sekitar jam 03.15 WIB, saya diberi amplop anak saya. Ada kop bupati,” katanya.

Ada kata ‘rahasia’ di surat tersebut. Isinya adalah panggilan pertama untuk Widi. Ia diminta menghadap Bupati Faida di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (20/1/2021), pukul 16.00 WIB. “Tapi saya merasa aneh, karena surat itu tidak lazim sama sekali,” kata Widi.

Menurut Widi, surat tersebut tidak ada nomornya. “Kedua, tanggal suratnya 8 Januari 2021. Baru saya terima tanggal 19 Januari sore. Ketidaklaziman ketiga, tidak jelas tuduhan dugaan pelanggaran kepada saya. Masa ASN melanggar Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Itu kan ayatnya banyak. Yang mana yang dituduhkan,” katanya.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut membuat Widi menampik hadir ke pendapa. Apalagi dia tidak tahu apa alasan pemanggilan tersebut.

Widi mengingatkan, bahwa justru Bupati Faida yang menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan Kementerian Dalam Negeri karena dugaan penyalahgunaan wewenang. “Pemerintah Kabupaten Jember sedang menunggu keputusan Mendagri. Kita tunggu apa keputusannya. Saya hanya melaksanakan perintah Wakil Bupati (Abdul Muqiet Arief) untuk menunggu keputusan Mendagri dan kami fokus pada pelayanan. Ya sudah kami fokus pelayanan, bukan pemanggilan,” katanya.

Pejabat lain yang menolak dipanggil adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arismaya Parahita. “Ini tidak lazim. Tidak ada sejarahnya bupati memeriksa pejabat eselon II. Seharusnya yang memeriksa atasan langsung, sekretaris daerah (sekda). Pelanggaran seperti ini kan soal administratif. Masalah disiplin kan pembinanya sekda. Kalau Pak Sekda yang memanggil, kami akan hadir dan mengklarifikasi,” katanya.

Sama seperti Widi, Arismaya juga tidak tahu apa kesalahannya. “Ini panggilan kedua. Panggilan pertama sudah lama juga, setelah ada truk sampah diparkir (di depan pendapa),” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Muhammad Djamil mengaku juga mendapat surat panggilan itu kemarin. “Selasa sore Nyonya (istri) menelepon: ada surat di halaman rumah. Amplopnya kop bupati. Saya minta dibuka apa isinya. Isinya kop garuda tulisannya rahasia, panggilan I.” katanya.

Pasal dugaan pelanggarannya sama dengan yang dikenakan terhadap Widi dan Arismaya. “Saya bukan orang yang suka suudzon (berburuk sangka). Saya tidak bisa menduga-duga (kesalahannya), karena saya ASN yang baik hati. Saya tidak terkejut. Saya tidak biasa kagetan,” kata Djamil.

Djamil mengaku biasa-biasa saja. “Tapi kalau cara memanggilnya seperti itu, ya tidak tahu saya. Panggilan kok tidak bicara soal bagaimana program Dinas Koperasi. Ini masuk tahun 2021, sebagai orang paling berwenang dan bertanggungjawab di Kabupaten Jember, bagaimana memberdayakan UMKM, bagaimana membenahi koperasi. Kan begitu seharusnya panggilan,” katanya.

Menurut Djamil, seharusnya yang memeriksa dirinya adalah sekretaris daerah sebagai atasan langsung. “Sekarang sekretaris daerah (yang dijabat Mirfano) di-nonjob-kan. Tapi oleh gubernur, (keputusan Bupati Faida membebaskan jabatan Sekda Mirfano) dianggap salah. Mestinya yang harus diperiksa yang salah. Mosok yang tidak salah diperiksa. Masa wong nggawe kesalahan memeriksa wong sing gak salah. Tidak lazimlah,” katanya.

Djamil menyarankan agar Bupati Faida menjalankan isi surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021 mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. “Itu dilaksanakan dulu dong. Kalau saya yang riil-riil saja, di depan mata kita itu,” kata Djamil.

Ada empat hal yang dikemukakan Gubernur Khofifah dalam surat itu.
1. Mengingat Bupati Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021, maka dia tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri.

2. Dengan memperhatikan pemberhentian sementara sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuan gubernur Jawa Timur, maka keputusan Bupati Faida tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas sekretaris daerah adalah cacat prosedur.

3. Mengingat Bupati Faida tidak mempunyai kewenangan dan adanya cacat prosedur dalam penetapan keputusan bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas, maka keputusan yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Mengingat keputusan Bupati Faida tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka apabila terdapat kebijakan yang dilakukan para pelaksana tugas, maka kebijakan tersebut cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Faida belum menjawab permintaan konfirmasi dari beritajatim.com. Padahal, pesan WhatsApp itu dilayangkan sejak pukul 14.49 WIB. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar