Politik Pemerintahan

Sebelum ke MA, DPRD Jember akan ‘Sowan’ ke Tokoh Masyarakat

Sebelas partai berkumpul untuk mendukung pemakzulan Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Rekomendasi hak menyatakan pendapat (HMP) berupa pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD Jember, Jawa Timur, akan disosialisasikan kepada para tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam waktu dekat.

Hal ini sudah disepakati pimpinan sebelas partai politik yang berkumpul di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020). Sebelas partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Berkarya. Mereka memberikan dukungan resmi kepada DPRD Jember terkait penggunaan hak menyatakan pendapat.

“Kemarin kami berkoordinasi dengan seluruh fraksi di DPRD Jember, hari-hari ini teman-teman pimpinan dan fraksi akan menyosialisasikan hasil keputusan HMP kepada seluruh ormas dan tokoh masyarakat, baik NU, Muhammadiyah, kiai, guru ngaji, dan lainnya,” kata Ayub Junaidi, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember yang didaulat menjadi juru bicara.

Menurut Ayub, sosialisasi ini sangat penting. “Ini agar apa yang dihasilkan dan diputuskan DPRD tersampaikan secara penuh kepada masyarakat Jember. Insya Allah setelah melakukan sosialisasi dan sowan (datang) ke tokoh masyarakat dan ormas, pengajuan (rekomendasi pemakzulan bupati) ke Mahkamah Agung akan dilakukan DPRD Jember dan mendapat back up penuh dari 11 partai politik di parlemen,” katanya.

Ayub tak mau berandai-andai soal putusan MA nantinya. “Di politik tidak bisa berandai-andai. Kami hanya menghormati apapun hasil keputusan Mahkamah Agung, karena kami hidup di negara hukum,” katanya.

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi memakzulkan Bupati Faida dari jabatannya, dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat, Rabu (22/7/2020). Faida dianggap melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan dan sumpah janji jabatan. Hasil keputusan sidang paripurna ini akan dikaji oleh pimpinan DPRD Jember sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk dimintakan putusan. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar