Politik Pemerintahan

Sebagian Konstituen Partai Dukung Cabup Petahana di Jember

Jember (beritajatim.com) – Survei Politika Research and Consulting menemukan fakta bahwa pilihan konstituen dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak selalu sejalan dengan rekomendasi partai politik. Sebagian konstituen partai masih memilih calon bupati petahana yang berangkat dari jalur perseorangan (independen).

Dari sampel 500 responden yang tersebar secara proporsional di 31 kecamatan dari 50 desa yang terpilih secara acak sebagai basis survei, 25,4 persen merasa dekat dengan PKB, 18 persen dekat dengan PDI Perjuangan, 8,6 persen dengan Gerindra, 7 persen dengan PPP, 3,8 persen dengan Golkar, 3,6 persen dengan Demokrat, 3 persen dengan Nasdem, 1,8 persen dengan PKS, 0,6 persen dengan PAN, dan masing-masing 0,4 persen dengan Perindo dan Hanura.

Kendati berstatus calon perseorangan, pasangan calon bupati Faida dan calon wakil bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto ternyata masih kecipratan dukungan dari partai. Dukungan berasal dari 40,9 persen responden yang mengaku dekat dengan PKB, 45,6 persen konstituen PDI Perjuangan, 36,8 persen konstituen Golkar, 66,6 persen pemilih PAN. Padahal partai-partai tersebut mengusung Abdus Salam dan Ifan Ariadna.

Sementara itu, pendukung partai pengusung pasangan Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman pun tak solid. Sebanyak 23,3 persen pendukung Gerindra, 33,3 persen pendukung Nasdem, 11,1 pendukung PKS, dan 40 persen pendukung PPP menyeberang ke Faida – Oktavianto.

“Ini merupakan indikasi bahwa kinerja partai dalam memenangkan calonnya tidak maksimal,” kata Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo, Jumat (5/12/2020). Namun ia memuji konstituen PKS yang memiliki loyalitas tinggi terhadap rekomendasi resmi partai dengan dukungan 77,8 persen kepada pasangan Hendy – Firjaun. Begitu pula konstituen Gerindra (58,1 persen).

Hal ini tentu kontras dengan slogan ‘rekom rakyat’ versus ‘rekom partai’ yang selama ini terdengar. “Isu ini seolah-olah menghadapkan partai dengan rakyat. Padahal yang memberikan rekom independen adalah bagian dari partai juga. Masyarakat bisa memberikan rekom. Satu diwakilkan melalui partai, satu secara mandiri memberikan rekom,” kata Rio.

Rio mengatakan, slogan ‘rekom rakyat’ versus ‘rekom partai’ menyesatkan. “Ini PR bagi teman-teman DPR RI bagaimana membangun konsolidasi kepemiluan kita supaya fair, ajeg, dan tidak misleading (menyesatkan),” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar