Politik Pemerintahan

Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020

Satukan Sinergi Menuju Pilkada Damai

Apel Linmas Kesiapan Pengamanan Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020 di halaman Mapolres Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo bersama Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander dan Perwakilan Dandim 0815, memimpin apel bersama linmas kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto tahun 2020 di halaman Mapolres Mojokerto.

Apel digelar dalam rangka kesiapan personil pengamanan proses pemungutan suara dan hitung pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing desa yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan linmas untuk terciptanya kamtibmas Pilkada yang aman, damai, sejuk dan sehat di wilayah hukum Polres Mojokerto.

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi sejarah karena dilaksanakan pada saat terjadi pandemi Covid-19.

“Kabupaten Mojokerto termasuk dalam 270 daerah dari 9 Provinsi yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Kita berharap dapat berjalan sukses seperti Pemilihan Presiden lalu,” ungkapnya, Selasa (1/12/2020).

Dalam rangka memilih pemimpin daerah di tengah pandemi Covid-19 pelaksanaan tahapan Pilbup akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan Pilbup Mojokerto tahun 2020 di wilayah hukum Polres Mojokerto akan dilaksanakan di 1.621 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 634.701 dengan menerjunkan 6.639 personil pengamanan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP dan linmas,” katanya.

Yakni dengan tugas mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda Pilkada serentak tahun 2020 agar tercipta kondisi yang aman tertib demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo berpesan agar amanat Mendagri dalam mengawal pilkada, benar-benar dijalankan dengan baik demi kesuksesan hajat demokrasi ini. Himawan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih suara secara bijak tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

“Mendagri berpesan agar pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama atau siapapun itu, bersama menyatukan sinergi demi pilkada aman tahun ini. Gunakan hak suara sebaik-baiknya, jalankan dengan tertib dan kondusif. Pemilukada ini adalah proses bukan hasil dan hasilnya adalah nanti ada pemimpin yang terpilih dan ketika pemimpin terpilih harus amanah untuk kita semua,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur ini berpesan kepada pemimpin yang terpilih nanti agar jangan sampai proses mengalahkan tujuan. Puncak dari proses tersebut adalah pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti.

“Sebagai warga negara yang mempunyai hak memberikan hak suaranya supaya nanti terpilih pemimpin yang amanah mohon para Kyai para pemimpin ulama Mohon doanya supaya hajatan besar tanggal 9 dan seterusnya sampai nanti pelantikan Bupati baru di bulan Februari nanti akan terlaksana dalam kondisi yang aman tertib kondusif,” urainya.

Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas pengalaman berharga menjadi Pjs Bupati Mojokerto. Himawan berpamitan kepada seluruh peserta apel, karena akan segera mengakhiri tugasnya tanggal 4 Desember 2020.

“Tugas saya di Kabupaten Mojokerto, akan berakhir tanggal 4 Desember nanti. Tanggal 5 Desember saya sudah harus kembali ke Provinsi. Saya mohon pamit dan sangat berterima kasih pada semua. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia,” pungkasnya.

Apel bersama linmas kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto tahun 2020 turut diikuti Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Wakil Ketua DPRD, camat se-Kabupaten Mojokerto, tokoh-tokoh agama serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar