Politik Pemerintahan

Satpol PP Kota Surabaya Diminta Lebih Profesional

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi B bidang perekonomian DPRD Surabaya menyesalkan penertiban pedagang ikan di pelataran Pasar Pabean Cantikan beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Pasalnya, penertiban itu dinilai salah sasaran.

Menurut Mazlan Mansyur, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, pedagang yang berjualan ikan bukan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan. Tapi mereka tercatat sebagai pedagang Pasar Pabean Cantikan yang memiliki buku resmi. Jika memang mengganggu ketertiban pasar, maka kondisi itu menjadi ranah PD Pasar Surya.

“Kalau menggangu di area pasar, itu ranahnya PD Pasar. Itu masalahnya di jalan apa di pasar? Seharusnya kalau di area pasar ya PD Pasar. Apa punya kewenangan (Satpol PP) di pasar? Kenapa saat penertiban tidak koordinasi dengan PD Pasar? Jadi Satpol PP ini salah sasaran,” kata Mazlan Mansyur.

Wakil Ketua Komisi B, Anugrah Ariyadi

Senada, Wakil Ketua Komisi B Anugrah Ariyadi turut meminta agar para petugas Satpol PP Kota Surabaya bekerja lebih profesional lagi. “Setiap penindakan yang mereka lakukan hendaknya agar lebih bersikap hati-hati,” katanya pada kesempatan terpisah.

“Ke depannya, Satpol PP harus lebih mengedepankan koordinasi. Agar tidak ada yang jadi korban. Pada masalah itu kan pedagang yang akhirnya jadi korban. Coba ada koordinasi, maka pasti tidak akan seperti ini. Buktinya, Satpol, Camat, dan pedagang ceritanya beda, ini harus tanggung jawab,” tambah Anugrah.

Di sisi lain, alumnus FH Unair ini mendukung setiap program Pemkot Surabaya yang bertujuan untuk menata kota pahlawan. Tapi jangan sampai merampas hak pedagang yang tidak bersalah. Sejak pedagang ikan di pelataran Pasar Pabean Cantikan ditertibkan, mereka sampai hari ini sudah tidak berjualan lagi.

“Silahkan ditata tapi tidak merampas hak mereka. Mereka tidak jualan maka nafkahnya berhenti. Padahal mereka ini sudah berijin,” pungkasnya.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar