Politik Pemerintahan

Sanksi Intai Para Caleg, Jika Parpol Tak Setor LPPDK

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah menegaskan sanksi bakal menimpa para calon legistlatif (caleg) jika partai politik (parpol) tidak menyetor Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019.

Hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Salah satunya berupa sanksi jika parpol terlambat melaporkan dana kampanye pemilu.

“Dari awal kami sudah mewanti-wanti agar melaporkan tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebab jika tidak resikonya justru akan menimpa caleg yang mereka usung,” kata Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah, Rabu (1/5/2019).

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memberikan waktu relatif panjang bagi seluruh parpol peserta pemilu agar menyetor LPPDK. Terhitung sejak Kamis (25/4/2019) lalu. “Jadi hari ini terakhir seperti deadline yang sudah kami sampaikan,” tegasnya.

“Parpol yang resmi menyetorkan LPPDK sementara masih PKS, PKPI dan PBB. Sementara parpol lainnya masih dalam tahap pengajuan, tapi yang pasti hari ini deadline terakhir penyetoran LPPDK,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar