Politik Pemerintahan

Pilkada Malang 2020

SANDI : Mengelola Pemerintahan tak Seperti Perusahaan, Rayat Harus Jeli Pilih Bupati

Malang (beritajatim.com) – Debat pamungkas Pilkada Kabupaten Malang berlangsung sengit. Calon Bupati Malang nomer urut 1 HM Sanusi, menegaskan, soal pelayanan publik yang kerap jadi sasaran bantah paslon nomer urut 3 Malang Jejeg, bahwa, Kabupaten Malang sebenarnya mengalami peningkatan sangat baik dari segi pelayanan publik.

“Untuk pelayanan publik di Kabupaten malang sudah settle, termasuk untuk layanan KTP di kantor Dispendukcapil. Kita kemarin menerima penghargaan dari Gubernur Jatim tentang pelayanan publik. Termasuk penghargaan dari Kemenpan, kita dapat nilai tertinggi untuk pelayanan publik di Kabupaten Malang,” tegas Sanusi, Selasa (1/12/2020) selepas debat.

Kata Sanusi, penghargaan soal pelayanan publik juga di terima Kabupaten Malang dari Kementerian Dalam Negeri. “Artinya apa, pelayanan publik termasuk KTP semakin membaik. Memang dulu seperti itu, tapi kita tidak bicara yang dulu-dulu ya. Kita bicarakan kedepan saja, kita akan tingkatkan semua pelayanan publik menjadi lebih baik lagi tentunya,” papar Sanusi.

Peningkatan pelayanan publik apabila Paslon SANDI diberi amanah memimpin Kabupaten Malang kedepan, jadi poin utama. Dimana, beber Sanusi, arah pelayanan publik yang baik, dalam rangka meningkatkan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan kependudukan secara transparan.

“Pertama yang kita lakukan nanti, penataan birokrasi. Ini penting. Supaya mental para aparatur sipil negara di Kabupaten Malang, benar-benar menjadi abdi negara. Terpatri untuk bangsa dan negara. Melayani rakyat Kabupaten Malang secara benar. Mengabdi pada masarakat,” ujarnya.

Supaya mental birokrasi di Kabupaten Malang pro rakyat, Sanusi berjanji akan menindak segala macam bentuk pungutan liar (Pungli). “Kami jamin tidak akan ada lagi pungutan, pungli, pemotongan bantuan dan pemotongan gaji. Hape saya akan siap 24 jam dan terbuka terhadap seluruh pengaduan. Setiap ada pengaduan, pasti akan saya tindak lanjuti. Kami menjamin tidak ada lagi pungli,” ucapnya.

Soal tuduhan paslon Malang Jejeg terkait sandera menyandera kepentingan dengan paslon nomer urut 2, Sanusi mengaku enggan berkomentar. “Sepertinya mereka ini tidak mengerti birokrasi, karena berkali-kali bicara berdasarkan opini. Kita ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alur pemerintahan itu jelas. Kabupaten harus tunduk dengan Propinsi. Dan Propinsi tunduk dengan aturan Pusat. Jangan semua diartikan memimpin pemerintahan seperti kayak mengelola perusahaan. Jangan melihat Bupati itu sing elek tok, itu yang masyarakat harus jeli memilih Bupati. Kalau melihat yang elek saja, seperti itu sudah kelihatan tidak menguasai birokrasi dan pemerintahan. Jadi jangan salah pilih Bupati, harus jeli,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar