Politik Pemerintahan

Samakan Persepsi Penanganan Covid-19 Saat Ramadan, Pemkab Mojokerto Gelar Rapat Koordinasi Binwil

: Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat rapat koordinasi pembinaan wilayah (binwil) Kabupaten Mojokerto tahun 2020. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Untuk menyamakan persepsi terkait penanganan Covid-19 di tengah bulan suci ramadan, Pemkab Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah (binwil) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 dengan tema ‘Sinergitas 3 Pilar Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto’.

Rapat koordinasi binwil tersebut digelar di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (23/4/2020). Rapat koordinasi binwil digelar telah terbitnya aturan larangan mudik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa hari sebelumnya. Pemkab Mojokerto sendiri bersama elemen terkait telah menerbitkan Keputusan Bersama.

Yakni mengenai aturan serta imbauan menjalankan ibadah di bulan suci ramadan. Imbauan yang berdasar pada aturan pusat tersebut, telah disepakati dan ditandatangani oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Mojokerto yang dilengkapi dengan beberapa masukkan dari masyarakat.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, Pemkab Mojokerto bersinegri dengan pemerintah desa untuk membentuk Gugus Tugas atau relawan Covid-19. Gugus ini terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, termasuk intens melalukan penyemprotan disinfektan secara berkala serta menyiagakan posko-posko Covid-19 sebagai unit pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sudah siapkan 22 ruang isolasi, lalu kita tambah lagi 32 ruang. Untuk kecamatan, kita sediakan ruang karantina di puskesmas-puskesmas yang punya fasilitas rawat inap. Sedangkan untuk di desa, kita siapkan posko-posko darurat covid-19 dan ruang karantina, bagi warga setempat yang memiliki indikasi-indikasi Covid-19,” ungkapnya.

Terkait tradisi mudik masyarakat yang dikhawatirkan mempermudah sebaran Covid-19, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut semaksimal mungkin akan diakomodir dengan disiplin pada acuan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Menurutnya, Pemkab Mojokerto tidak melarang ada pemudik yang datang ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Kita tidak melarang (pemudik), namun kita batasi. Usaha-usaha pencegahan terus kami terapkan secara serius dan disiplin. Posko-posko skrining di titik-titik perbatasan terus siaga. Kita juga atur agar warga pendatang, supaya isolasi diri selama 14 hari di rumah atau di posko-posko yang sudah disediakan di desa,” katanya.

Bupati berpesan agar masyarakat ikut kooperatif untuk turut serta melawan Covid-29 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bupati meminta agar semua bekerja sama dan berkomitmen disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) akan membagikan masker kepada masyarakat.

Waka Polresta Mojokerto, Kompol Hanis Subiyono mengatakan, aturan terkait ibadah di bulan suci ramadan perlu disinergikan dengan seluruh komponen. Dibutuhkan juga koordinasi dengan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat setempat, begitu juga dengan aturan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Semuanya harus kita sinergikan. Termasuk mengenai mudik, kami terus memonitor bahkan sejak jauh-jauh hari. Kami memperhatikan dinamika arus mudik dari daerah Jabodetabek, bahkan seluruh indonesia. Kami akan terus melakukan pendataan dan menerapkan protokol kesehatan untuk pemudik. Sebab pemudik posisinya juga sebagai ODP,” ujarnya.

Terkait kedisiplinan masyarakat menaati protokol kesehatan, Waka Polres Mojokerto, Kompol David Triyo Prasojo menilai hal tersebut akan lebih efektif lagi jika disertai dengan slogan-slogan bersifat physics pressure atau tekanan psikis. Ini bertujuan agar masyarakat yang nekat melanggar protokol tergugah rasa kewaspadaannya.

“Efektifitas sosialisasi kita masih harus ditingkatkan. Terbukti masih banyak masyarakat melakukan kegiatan tidak penting di luar dan melanggar protokol. Masih ada saja yang nekat melakukan perkumpulan. Kita perlu kampanye untuk menyosialisasikan itu. Kita pun dapat melakukan revitalisasi peran siskamling, Karang Taruna, RT, maupun di masyarakat,” paparnya.

Masih kata, Polri juga akan memulai Operasi Ketupat mulai malam ini pukul 24.00 WIB selama 37 hari. Salah satu sasarannya adalah untuk melarang mudik selama lebaran. Dalam rapat koordinasi binwil tersebut, ada 10 point inbauan dan panduan ibadah ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H yang sudah disepakati bersama.

Selain imbauan di atas, diinformasikan juga bahwa masyarakat yang berada di suatu kawasan yang potensi penularan Covid-19 rendah (berdasarkan ketetapan yang berwenang), maka ibadah bisa tetap diselenggarakan dengan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Antara lain menjaga kebersihan masjid, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Mencuci tangan sebelum masuk masjid dan sesudahnya, menjaga jarak minimal 1 meter (physical distancing) dan tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan atau cium tangan), membawa alas/sajadah sendiri, menggunakan masker, setiap masjid membuat banner bertuliskan (Jamaah salat Jumat, tarawih dan salat Idul Fitri khusus bagi warga setempat serta tadarus Al-Quran dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB).

Jamaah yang kurang fit termasuk ODP agar salat masing-masing di rumah, jamaah yang ragu disilahkan salat di rumah masing-masing, setelah beribadah dilarang berkerumun. Jika masjid tidak menjalankan protokol yang dimaksud maka ibadah di rumah masing-masing, setiap masjid yang melaksanakan rangkaian ibadah agar dilaksanakan secara singkat dan tepat tanpa mengurangi syarat dan rukun, memperbanyak dzikir dan berdoa, serta menjaga ukhuwwah dan toleransi.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar