Politik Pemerintahan

Saiful Mujani: Pemilu Serentak Berisiko

Jakarta (beritajatim.com) – Konflik politik karena perbedaan kepentingan adalah normal. Yang harus dilakukan adalah mengelolanya supaya tidak menjadi kekerasan. Demokrasi adalah satu cara untuk tujuan itu. Pemilu/pilkada dilakukan serempak adalah bentuk penumpukan konflik dan berisiko.

“Sebaiknya konflik dikelola dengan mendistribusikannya menurut tempat dan waktu sehingga resiko bahaya dapat ditekan dan lebih managable sesuai dengan kemampuan kita,” kata Saiful Mujani pendiri SMRC dalam keterangannya, Minggu (31/1/2020)..

Pilkada dan pemilu yang tersebar menurut waktu dan tempat, resiko tak terkelolanya lebih rendah seperti pengalaman kita selama ini. Contoh mutakhir adalah pilkada 2020 yang sukses besar: damai, voter turnout tinggi meski di tengah pandemi.

“Pemilu dan pilpres 2019 adalah pelajaran mahal bagi kita. Kurang terkelola dengan baik. Banyak korban berjatuhan. Ini pelajaran penting. Jangan diulang,” tambah Saiful Mujani.

Ide review ke MK untuk menyatukan pemilu dan pilpres dan dikabulkan MK lebih karena alasan politik praktis ketimbang managablity demokrasi. Tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.

Kepentingan politik praktisnya adalah agar hasil pemilu legislatif tidak menentukan pilpres. Partai kecil bisa mengajukan calon tanpa syarat perolehan suara partai karena kedua pemilunya dilakukan serempak. Tujuan ini tak tercapai.

DPR tetap membuat UU agar capres didasarkan pada perolehan suara partai dari pemilu sebelumnya. Tresholdnya juga tetap tinggi sehingga hanya koalisi partai yang secara umum bisa mencalonkan.

“Argumen bahwa presidensialisme tak bergantung terhadap partai dan DPR tak sepenuhnya benar. Terbukti omong kosong,”pungkasnya. (ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar