Politik Pemerintahan

Saatnya Pemkab Jember ‘Move On’

Hendy Siswanto dan Gus Firjaun saat bertemu pimpinan DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto disarankan memperkuat daya rawat komunikasi politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan DPRD dan seluruh rakyat, termasuk jurnalis media.

Opini tidak wajar (OTW) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur dapat menjadi momentum emas untuk saling sinergi dan kolaborasi. “Jember harus segera move on, keluar dari kemelut sengkarut warisan “piring pecah” dengan saling memperkuat program pembenahan kabupaten,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, Rabu (2/6/2021).

“Bupati perlu kearifan dalam memperlancar akses keterbukaan informasi, dan ruang-ruang partisipatif publik agar spirit berbenah itu menjadi kesadaran kolektif,” tambah Iqbal yang juga pernah menjadi anggota tim konsultan Humas BPK RI ini.

Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan BPK menilai LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan.

Iqbal mengatakan, harus ada terobosan baru dengan modal daya dukung APBD baru yang sudah dimiliki. “APBD 2021 sebesar Rp 4 triliun lebih harus bisa dioptimalkan, terutama untuk meningkatkan akurasi audit delay, yaitu ketepatan waktu penyajian LKPD masa berikutnya,” katanya.

Iqbal mengatakan, APBD yang besar memungkinkan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk memiliki sistem informasi yang baik dan pengendalian internal yang lebih kuat. “Harapannya adalah proses audit berikutnya dapat lebih cepat, sehingga audit delay akan lebih singkat,” katanya.

“Pengawasan dari DPRD maupun masyarakat bisa turut mendorong pemerintahan Bupati Hendy untuk fokus menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan Pemkab Jember menjadi lebih cepat dan akurat kepada publik. Semakin tinggi komitmen dan keinginan yang kuat Bupati Hendy terhadap LKPD, sangat menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan,” kata Iqbal. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar