Politik Pemerintahan

RUU PKS Ditarik, Kohati Wadul Dewan Bangkalan

Foto : Audiensi HMI di kantor DPRD Bangkalan.

Bangkalan (beritajatim.com) – Banyaknya kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan, menjadi perhatian banyak pihak termasuk Korp HMI Wati (Kohati). Terlebih saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kecewa dengan hal tersebut, Kohati mengadukan pada DPRD Bangkalan dan mendesak agar berkirim surat ke DPR RI untuk memasukkan kembali RUU PKS dalam Prolegnas prioritas.

Ketum Kohati Bangkalan, Siti Ainatul Khusnah mengatakan dicabutnya RUU PKS dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Padahal, kasus kekerasan seksual tak pernah berhenti bahkan cenderung meningkat.

“RUU PKS ini cukup penting bagi perlindungan korban dan juga bagi kami pejuang perlindungan kekerasan seksual, dengan dicabutnya hal tersebut berarti perlindungan kekerasan seksual dinilai tidak urgent,” ucapnya, Selasa (15/9/2020).

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan juga mengaku kecewa atas dicabutnya RUU tersebut. Ia juga menilai peluang perlindungan korban kekerasan seksual juga semakin sempit.

“Kami berharap RUU PKS kembali dimasukkan pada Prolegnas prioritas agar bisa menekan angka kekerasan seksual,” jelasnya.

Ia mengatakan, kasus kekerasan seksual di Bangkalan saat ini sebanyak 13 kasus. Sementara di tahun 2019 sebanyak 26 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 20 kasus.

“Di Bangkalan sendiri perlindungan kekerasan seksual akan menjadi perhatian terlebih tahun depan rumah aman bagi korban akan direalisasikan,” pungkasnya. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar