Politik Pemerintahan

RUU P-KS Tak Masuk Prolegnas 2020, Kopri: Ancaman Bagi Perempuan

Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Bojonegoro Lilis Apriliati

Bojonegoro (beritajatim.com) – Korps PMII Putri (Kopri) Kabupaten Bojonegoro menyayangkan tidak masuknya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Mengingat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cukup banyak. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir.

“Dari 406.178 kasus di 2018 bertambah menjadi 431.471 kasus di 2019. Seharusnya menjadi pertimbangan yang berat,” ujar Ketua Korps PMII Putri Kabupaten Bojonegoro, Lilis Apriliati, Minggu (5/7/2020).

Bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya dalam hal kekerasan memang, kata dia, perlu diantisipasi dengan adanya payung hukum yang kuat, sehingga memberi harapan bagi perempuan untuk hidup lebih nyaman.

“Selebihnya RUU PKS ini di tarik dari prolegnas dengan alasan ‘pembahasannya sulit’ kurang masuk akal, karena pasti semua RUU akan mengalami pembahasan yang sulit sebelum disahkan,” tambahnya.

Berkaca pada sebelumnya, Kopri se-Jawa Timur sejak 2017 telah mengawal adanya pengesahan RUU PKS secara masif. Baik melalui aksi demonstrasi, hearing bersama anggota DPR maupun menggelar kajian dan diskusi bersama beberapa elemen masyarakat.

“Mendorong pengesahan RUU memang bukan hal mudah, apalagi dengan berbagai penafsiran yang mengundang kontra, namun perlu juga dibandingkan dengan tingkat urgensi yang dibutuhkan, banyaknya perempuan yang terus menerus menjadi korban seharusnya memberi nilai yang berat untuk lebih lama lagi mengulur RUU ini,” pungkasnya. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar