Politik Pemerintahan

Rusunawa di Mojokerto Tak Diminati, Ini Penyebabnya

Rusunawa yang terletak di Jalan Cinde Baru, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Foto : misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Program rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang terletak di Jalan Cinde Baru, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto tak diminati. Ini lantaran tarif sewa kamar yang dinilai cukup memberatkan warga.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mojokerto nomor 188.45/314/417.111/2019, besaran tarif rusunawa dengan jumlah 58 kamar itu beragam. Rinciannya, kamar di lantai 1 Rp350 ribu/bulan, lantai 2 Rp325 ribu/bulan, lantai 3 Rp300 ribu/bulan, serta lantai 4 Rp275 ribu/bulan.

Di lantai I ada 10 kamar yang akan diprioritaskan bagi para difabel dan warga lanjut usia (lansia). Selain itu juga akan digunakan sebagai kantor administrasi serta toko, di lantai 2, 3 dan 4 masing-masing berisi 16 kamar. Calon penghuni diprioritaskan bagi warga yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemkot, BUMN, bantaran sungai, maupun bantaran rel kereta api.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto, Muraji mengatakan, saat dalam proses pembangunan rusunawa, jumlah calon penghuni memang membludak. Dari pengajuan 18 kelurahan, jumlahnya mencapai 411 Kepala Keluarga (KK).

“Dulu mencapai 411 KK yang mendaftar tapi sekarang masih 63 KK yang mendaftar. Ini karena dikira warga berpenghasilan rendah bisa menempati tapi ternyata yang diperioritaskan warga yang menempati tanah negara,” ungkapnya, Senin (16/9/2019).

Sebanyak 63 KK yang mendaftar tersebut berasal dari tujuh kelurahan dari jumlah total 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto. Lima KK dari Kelurahan Gunung Gedangan, 11 KK dari Wates, 14 KK dari Magersari, 4 KK dari Gedongan, delapan KK dari Mentikan, 10 KK dari Prajuritkulon serta 11 KK dari Kelurahan Kranggan.

“Satu kelurahan kabarnya menolak, yakni Kelurahan Blooto. Saya tidak tahu alasan penolakan, karena sampai saat ini tidak ada surat yang masuk ke kami. Karena awalnya, para penghuni rusunawa itu menganggap tidak akan dipungut biaya alias gratis.┬áSetelah sosialisasi, warga pikir-pikir,” katanya.

Meski batas akhir penyerahan berkas pendaftaran pafa 9 September 2019, lanjut Muraji, untuk 10 kelurahan yang belum menyetorkan data masih diberikan kelonggaran. Pihaknya mengimbau kepada pihak kelurahan untuk segera menyetorkan berkas pendaftaran sebelum akhir September 2019.

“Kalau sampai akhir bulan tidak juga mendaftar, terpaksa kami tinggal. Minggu depan kami verivikasi faktual ke pemohon.Target kami peresmian untuk mulai ditempati bisa dilakukan di November atau Desember tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua RW 4 Kelurahan Prajuritkulon, Suwoto mengatakan, dari 40 KK warga penghuni bantaran rel kereta api di RT 1, RW 4, hanya 10 KK yang sudah mengajukan menjadi calon penghuni rusunawa. “Warga keberatan dengan tarif, 18 KK sudah punya alternatif tempat tinggal lain,” tuturnya.

Masih kata pensiunan pegawai PT Kereta Api ini, ia sendiri tidak mendaftar dengan alasan yang sama. Selain tarif sewa mahal, warga juga harus mengeluarkan uang lagi untuk kebutuhan listrik dan air. Karena uang pensiun yang ia terima hanya Rp300 ribu sebulan.

“Kalau sewa Rp350 ribu, ya terlalu mahal. Belum bayar gas, listrik, air. Lebih baik saya sewa rumah. Setahun paling Rp3 juta. Kontrak rumah juga lebih lega karena lebih luas, sedangkan rusunawa hanya satu kamar saja,” paparnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar