Politik Pemerintahan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Rp 70 Miliar Anggaran dan Belanja Pemkab Jember Tidak Tepat

Bupati Jember Faida

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan adanya penganggaran dan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2019 pada 13 organisasi perangkat daerah yang tidak tepat. Jumlahnya mencapai Rp 70,745 miliar.

Temuan adanya ketidaktepatan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan atas dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), surat pertanggungjawaban fungsional, laporan kendali kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban. Temuan tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Ketidaktepatan ini menyebabkan realisasi belanja pegawai lebih saji sebesar Rp 62,666 miliar, realisasi belanja barang dan jasa lebih saji sebesar Rp 5,373 miliar, dan realisasi belanja modal peralatan mesin lebih saji sebesar Rp 531,004 juta.

Menurut BPK, hal tersebut disebabkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak cermat dalam memverifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya, hasil audit ini menjadi rujukan publik dan DPRD untuk dilakukannya fungsi pengawasan. Kami masih pelajari item-itemnya. Cuma di sana sudah spesifik, dalam artian pembelanjaan yang tak sesuai dengan ketentuan tak diperbolehkan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (1/7/2020).

Khusus untuk belanja pegawai, BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen DPPA, SPJ Fungsional, laporan kendali kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban 40 kegiatan pada 14 OPD. Hasil audit menunjukkan, terdapat anggaran dan realisasi 35 kegiatan pada 11 OPD yang tidak sesuai dengan substansi belanja pegawai, dengan nilai realisasi sebesar Rp 62,666 miliar.

Ahmad Halim Wakil Ketua DPRD Jember

Sebelas organisasi perangkat daerah itu adalah Bagian Bina Mental Sekretariat Daerah, Bagian Humas Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sementara untuk belanja barang dan jasa, nominal belanja enam kegiatan pada empat organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai substansi sebesar Rp 7,26 miliar. Empat organisasi perangkat daerah itu adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Dinas Perikanan, Bagian Bina Mental, dan Dinas Sosial.

BPK juga menemukan adanya mutasi yang terjadi karena kesalahan penganggaran pada belanja modal. Pertama, mutasi tambah aset tetap peralatan mesin akibat reklasifikasi dari aset tak berwujud sebesar Rp 255,325 juta pada RSD dr. Soebandi. Belanja aset tak berwujud tersebut dianggarkan dan direalisasikan sebagai pembelian peralatan komputer.

Kedua, mutasi kurang aset tetap peralatan mesin karena reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp134.850 juta. Belanja modal peralatan mesin sebesar tersebut direalisasikan untuk pembelian aplikasi poling berbasis web pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 98 juta dan aplikasi SIM Kaliwates dengan SIM Kemenhub pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 36,850 juta.

Ketiga, mutasi kurang aset tetap peralatan mesin karena koreksi kurang sebesar Rp 315,171 juta, antara lain sebesar Rp162,610 juta merupakan belanja modal peralatan mesin pada Bagian Pembangunan Setda, yang direalisasikan untuk pembelian kotak suara Pilkades yang diserahkan kepada pemerintah desa.

Keempat, mutasi kurang aset tetap peralatan mesin karena ekstrakomtabel sebesar Rp 488,870 juta pada RSD dr. Soebandi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Belanja modal peralatan mesin sebesar nominal tersebut direalisasikan untuk pembelian barang dengan nilai perolehan di bawah batas kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK itu, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan dijadikan perhatian untuk penganggaran selanjutnya, dengan menyesuaikan kode rekening penganggaran dengan jenis pengeluarannya.

BPK juga merekomendasikan kepada bupati Jember agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya memverifikasi belanja yang dianggarkan dalam RKA dan DPA OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano membenarkan adanya hasil audit disclaimer tersebut. “Memang benar Jember disclaimer dan kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesegera mungkin,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar