Politik Pemerintahan

Rp 455 juta untuk Tunjangan Anggota DPRD Periode 2014-2019

Foto: Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dan Ketua DPRD Bojonegoro sementara, usai pengambilan sumpah jabatan.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro periode 2014-2019 akan segera mendapat pencairan tunjangan purna bakti. Masing-masing anggota dewan tersebut akan mendapatkan enam kali uang representasi atau gaji pokok.

“Dana yang disiapkan Rp 455 juta, akan dicairkan setelah adanya SK penetapan masa berakhir jabatan,” ujar Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris DPRD Bojonegoro, Teguh Wibowo, Rabu (21/8/2019).

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Seluruh anggota DPRD mendapat tunjangan purna bakti sebagai jasa pengabdian,” katanya.

Sekadar diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang menjabat sekitar satu tahun masa jabatan, mendapat tunjangan total sebesar Rp 9,9 juta. Wakil Ketua DPRD Rp 10 juta. Dan anggota DPRD yang menjabat penuh mendapat tunjangan purna bakti sebesar Rp 9,4 juta.

“Sedangkan untuk anggota DPRD yang masa jabatannya tidak penuh maka mendapat tunjangan Rp 1.575.000 dikalikan masa saat menjabat,” terangnya.

Selain tunjangan purna bakti, seluruh anggota dan pimpinan DPRD juga mendapat tunjangan lain, seperti tunjangan representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dewan dan tunjangan alat kelengkapan lain.

Tunjangan yang diberikan tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2017. Sehingga, perbulan anggota DPRD menerima gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp 29,4 juta. Tak heran jika kursi DPRD banyak menjadi rebutan. Tunjangan yang diberikan jauh lebih besar dari gaji pokok yang diterima.

Gaji pokok ketua DPRD Bojonegoro sebesar Rp 2,2 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1,6 juta dan anggota DPRD menerima gaji pokok sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Sementara diketahui, dari 50 anggota DPRD Bojonegoro periode 2014-2019 yang kembali menjabat ada 30 orang. Sedangkan 20 orang lain wajah baru.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro periode 2014-2019, Sally Atyasasmi mengungkapkan tunjangan tersebut belum diterima. Pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti pencairan tunjangan purna bakti tersebut akan dilakukan kapan. “Lha itu tidak tahu,” ujar politisi Partai Gerindra yang terpilih kembali periode jabatan 2019-2024.

Diketahui, hari ini sebanyak 50 pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro dilakukan sumpah jabatan. Sementara Ketua DPRD Bojonegoro dijabat oleh partai politik pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menunjuk Imam Sholikin sebagai ketua. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar