Politik Pemerintahan

Rp 3,8 Triliun Uang Pemkab Bojonegoro Nganggur

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih memiliki uang nganggur kurang lebih Rp 3,8 triliun. Uang tersebut dari sisa uang APBD yang tak terealisasi sebesar Rp2,1 triliun ditambah Silpa Rp1,94 triliun. Sedangkan realisasi pagu anggaran hanya terserap Rp 967 miliar dari total APBD 2018 Rp 4,8 triliun atau sebesar 22 persen.

Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Yayan Rohman, belum optimalnya penyerapan anggaran 2019 ini ada beberapa sebab, diantaranya karena gagal lelang, pekerjaan fisik masih dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sudah selesai tapi belum dilakukan penyerapan. “Solusinya harus ada peningkatan kegiatan sesuai dengan jadwal KAK, percepatan penyerapan anggaran dalam kas,” ujarnya, Rabu (26/6/2019).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro Ibnu Suyuthi mengatakan penyerapan terbesar dari APBD 2018 sebesar 20,12 persen, sebagai pengguna anggaran Satpol PP, kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Peternakan dan RSUD. “Sedangkan penyerapan terendah yakni Dinas Pertanian, sebesar 2,97 persen,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Syukur Priyanto mengatakan bahwa banyak Silpa dalam pengelolaan APBD 2018 mengakibatkan ekonomi masyarakat terhambat. Sebab pembangunan yang telah direncanakan Pemkab Bojonegoro tidak atau belum terealisasi. “Sehingga ini merugikan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Demokrat itu. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar