Politik Pemerintahan

Rp 219 M Dana Covid Jember Sudah Dicairkan

Jember (beritajatim.com) – Anggaran sebesar Rp 219 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 sudah dicairkan dari kas daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, ke rekening bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Dari Rp 219 miliar itu, Rp 119 miliar sudah terserap.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Penny Artha Medya mengatakan, uang dicairkan berdasarkan RKB (Rencana Kebutuhan Biaya). “Pelaksanaannya bisa habis langsung, bisa sesuai kebutuhan. Yang dimaksud sesuai kebutuhan adalah kegiatan sudah dilakukan, tapi mungkin rekanan belum mengajukan tagihan. Tapi uangnya sudah kami stand by-kan di rekening BPBD sesuai RKB,” katanya, dalam rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Jember, Senin (5/10/2020).

Penny mengatakan masih ada pihak ketiga yang belum mengajukan tagihan. “Secara teknis, yang bisa menjelaskan secara gamblang adalah BPBD,” katanya.

RKB secara keseluruhan yang sudah di meja BPKAD sekitar Rp 400 miliar. “Itu adalah rencana. Mungkin nanti tinggal eksekusi organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Habis atau tidak, pada bulan 12 (Desember) sudah harus clear pelaporannya,” kata Penny.

Ketua Komisi C David Handoko Seto mempertanyakan Rp 100 miliar dari Rp 219 yang belum terserap. “Kami akan tanyakan kepada pelaksana tugas bupati,” katanya.

David mengingatkan, sejak 28 September 2020, Plt Bupati Abdul Muqiet Arief memutuskan ‘cut-off’ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau penghentian sementara pencairan anggaran kegiatan, kecuali yang wajib, mendesak, dan mengikat. Dia ingin tahu apakah ‘cut-off’ tersebut sudah meliputi pencairan anggaran penanganan covid.

Apalagi dari Rp 119 miliar tersebut, menurut David, Penny masih belum bisa menjawab tegas seberapa banyak amggaran yang telah dipertanggungjawabkan. “Kami belum tahu seberapa banyak kegiatan yang sudah dibuatkan SPj (Surat Pertanggungjawaban). Masih banyak pihak ketiga yang komplain karena kegiatan mereka belum dibayar. Sementara BPKAD menyatakan belum ada permintaan pencairan anggaran dari pihak ketiga,” kata David.

Sementara itu, anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sejahtera Mangku Budi mempertanyakan, soal sisa anggaran dari total anggaran Covid sebesar Rp 479,5 miliar yang belum direalisasikan. “Kami mendengar ini disiapkan untuk pencairan setelah tanggal 6, yakni 7-9 Desember (sebelum masa pemungutan suara pilkada),” katanya.

Penny mengatakan, pihaknya hanya akan mencairkan RKB berdasarkan usulan Kepala BPBD. “Yang menandatangani memang pelaksana tugas bupati atau bupati. Tapi usulan pencairan ada pada BPBD. Artinya apabila ada informasi seperti itu, saya yakin ┬áteman-teman BPBD sudah menghitung cermat,” katanya.

Penny menegaskan, pihaknya juga tidak tahu ada tidaknya pengalihan realisasi anggaran di BPBD. BPKAD tidak tahu detail teknis pelaksanaannya. “Yang kami tahu adalah RKB dari BPBD atau OPD pengusul,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar