Politik Pemerintahan

Rizal Ramli Minta Negara Biayai Partai Politik

Malang (beritajatim.com) – Mantan Menteri Kordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menyarankan negara agar membiayai partai politik. Sebab, dengan biaya ditanggung negara tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dicegah.

Rizal Ramli menyebut selama ini petugas partai cenderung melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan parpol. Menurutnya, nilai korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyentuh angka Rp75 triliun.

“Tindak pidana korupsi paling besar ya korupsi politik. Petugas partai mencari sumber pendanaan dari situ,” kata Rizal Ramli di Malang, Jumat, (1/1/2019).

Rizal Ramli mengatakan politik di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Menurutnya masyarakat Indonesia belum mapan untuk membiayai Parpol. Hal itu berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Dimana Parpol dibiayai oleh masyarakat kaya dan pengusaha-pengusaha.

“Karena kita sok ikutan sistem negara liberal Amerika. Di Amerika partai politik nyari uang sendiri. Dari sumbangan rakyat yang sudah makmur, dari perusahaan besar. Indonesia undang – undangnya begitu. Tapi faktanya rakyat kita kan masih miskin buat nyumbang partai,” papar Rizal Ramli.

Rizal Ramli berharap negara mencontoh negara Eropa seperti Inggris dan Jerman. Beberapa negara Eropa memiliki kebijakan membiayai Parpol dari uang negara. Sebab, dengan sistem itulah tindak pidana korupsi diyakini berkurang.

“Partai politik dibiayai saja oleh negara. Seperti di Eropa, diaudit dan tangkap jika ada apa-apa. Jangan seperti sekarang, Faktanya pada nyolong beramai-ramai. Di APBN, di APBD, di BUMN. Total colongan ramai – ramai ini perkiraan hitungan saya itu sekitar Rp 75 triliun,” tandasnya. (luc/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar